Banjir Aceh Singkil Putus Jalur Penghubung, Lima Tiang Listrik Tumbang dan Sembilan Desa Terendam
Banjir kiriman merendam sembilan desa di Aceh Singkil, merusak jembatan, merobohkan lima tiang listrik, dan memutus akses jalan.

Penulis
Penulis
Kartika Br Ginting adalah redaktur, editor, dan penulis yang menaruh minat pada sejarah, budaya, politik, pendidikan, pemerintahan, serta tren dan isu terkini. Baginya, setiap tulisan memiliki cerita yang layak dibaca dan perspektif yang patut dipaham. Menulis bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menghadirkan sudut pandang yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari pembaca.
Artikel terbaru · halaman 2
Banjir kiriman merendam sembilan desa di Aceh Singkil, merusak jembatan, merobohkan lima tiang listrik, dan memutus akses jalan.
Pemerintah mempertimbangkan relokasi badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo untuk mengantisipasi ancaman tsunami dan risiko kepunahan.
Dinamika politik sepekan diwarnai pengunduran diri Gibran, respons Prabowo, serta keputusan tiga tokoh penting meninggalkan PSI.
Portal SSCASN CPNS 2026 mulai bisa diakses untuk pembuatan akun. Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu formasi tahun ini.
MPR mempercepat proses pemilihan wapres pengganti Gibran. Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon.
Nadin Amizah menuai pro-kontra setelah mengajak netizen membagikan pengalaman buruk dengan ayah saat peringatan Hari Ayah Nasional.
Keributan Kepling dan Satpol PP Medan saat apel siaga bencana memunculkan dua versi berbeda terkait pemicu insiden di Lapangan Merdeka.
Polisi menangkap Fani Irfandi setelah tepergok mencuri besi dari gudang di Sunggal, Deli Serdang, saat karyawan berpatroli malam.
DPR mendesak pemerintah segera menerbitkan juklak dan juknis pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
Natasha Rizky mendapat dukungan warganet setelah isu dugaan kedekatan Desta dengan Anindya Salsa kembali ramai diperbincangkan.
Pemulihan UMKM pascabencana di Sumut dimulai. Sebanyak 16.118 pelaku usaha menerima Banpres dengan total anggaran Rp48,35 miliar.
AHY menegaskan Demokrat tak mengusulkan kandidat pengganti Gibran dan menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo.
Mundurnya Gibran dari kursi wapres dinilai berpotensi mengakhiri pengaruh Jokowi sekaligus memperkuat konsolidasi politik Prabowo.
Pemkot Pekalongan menunggu aturan penggajian PPPK 2027, termasuk rencana pengalihan beban gaji dari APBD ke pemerintah pusat.
JAKARTA, POJOKSATU.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Andi Muawiyah Ramly, menilai persoalan ketidakpastian status guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah diminta mempercepat penataan tenaga pendidik, terutama mereka yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Politikus yang akrab disapa Amure itu mengungkapkan, masih banyak guru di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan yang telah mengajar selama 5 hingga 15 tahun, tetapi belum memperoleh kepastian status kepegawaian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena pengabdian panjang para guru belum diimbangi dengan jaminan kesejahteraan dan kepastian karier. “Kami meminta pemerintah memprioritaskan guru dalam pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Guru bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan melainkan ujung tombak, sehingga jika ingin pendidikan kita maju maka guru harus menjadi prioritas utama,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia mengingatkan, ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama berpotensi menurunkan semangat tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh guru, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pembelajaran dan pembangunan sumber daya manusia. Amure menegaskan, pemerintah perlu memastikan proses pengangkatan PPPK guru berjalan lebih cepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengabdian para tenaga pendidik senior, termasuk mereka yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Amure mengusulkan empat langkah yang perlu dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Pertama, penetapan formasi PPPK guru harus didasarkan pada kebutuhan nyata masing-masing sekolah. Kedua, pemerintah perlu menyediakan kebijakan afirmasi bagi guru honorer senior serta tenaga pendidik yang bertugas di daerah 3T. Ketiga, proses administrasi hingga penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi peserta PPPK yang telah lulus seleksi harus dipercepat. Keempat, pemerintah wajib menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak guru PPPK sesuai peraturan perundang-undangan. Selain persoalan pengangkatan, Amure turut mengkritik pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal mengusulkan kebutuhan formasi guru kepada pemerintah pusat. Padahal, sejumlah sekolah masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar. Ia meminta koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Keuangan diperkuat. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar kebutuhan formasi sejalan dengan ketersediaan anggaran penggajian. “Pemerintah daerah harus aktif mengusulkan formasi sesuai kebutuhan riil sekolah agar persoalan kekurangan guru tidak terus berlarut. Tidak boleh ada lagi alasan keterbatasan anggaran daerah yang mengorbankan nasib pengabdian para guru,” ucapnya. Lebih jauh, Amure mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak akan cukup untuk meningkatkan kualitas sekolah apabila persoalan kesejahteraan guru belum diselesaikan. Baginya, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari keberpihakan negara terhadap tenaga pendidik melalui pemenuhan hak, perlindungan, serta kepastian status pekerjaan. Ia berharap percepatan pengangkatan PPPK penuh waktu dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem pendidikan nasional yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.
Prabowo mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan persoalan syarat pendidikan, sementara Gibran tegas membantah soal ijazah.
Pemkot Bekasi masih menunggu juknis dan SK pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Mengungkap awal mula nama Gibran masuk bursa cawapres Prabowo, berawal dari usulan tertulis para ketua umum partai KIM.
PAN menilai Gibran tak bisa kembali menggugat persoalan ijazah ke PTUN karena perkara tersebut telah memiliki putusan hukum.
Nasib Gibran di ujung tanduk. DPR menggalang hak menyatakan pendapat, sementara MPR berpeluang menentukan pengganti jika ia mundur.
Gibran menyampaikan niat mundur, tetapi ingin berjuang melalui PTUN. Prabowo kini menghadapi ketidakpastian politik di pemerintahan.
Gibran menghadapi polemik legitimasi jabatan wapres. Pengunduran diri, pemakzulan, dan langkah hukum di PTUN menjadi sorotan.
Capaian bebas BABS 93 persen menjadi modal Medan mengejar penghargaan Swasti Saba kategori lebih tinggi pada penilaian KKS 2027.
Yusril menilai upaya Gibran membuktikan ijazah di PTUN sulit dilakukan karena putusan MA telah final dan mengikat secara hukum.