JAKARTA, POJOKSATU.id - Polemik mengenai legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.

Di tengah munculnya kabar niat pengunduran diri, Gibran justru menyatakan akan menggunakan jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai langkah politik yang akan diambil Gibran: meninggalkan jabatan wakil presiden atau tetap bertahan sambil menghadapi persoalan yang terus berkembang.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai ketidakpastian mengenai status Gibran perlu segera diakhiri.

Menurutnya, polemik yang berlarut-larut bukan hanya berdampak terhadap posisi politik Gibran, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Agung mengatakan, presiden membutuhkan wakil untuk membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Karena itu, kejelasan mengenai posisi Gibran menjadi penting agar polemik tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Di sisi lain, Gibran juga menghadapi persepsi negatif dari sebagian masyarakat dan kalangan elite politik. Kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan menjadi semakin mendesak.

"Apakah Mas Wapres memilih mundur atau dimundurkan maka keduanya harus dilakukan dengan cepat dan sebaik-baiknya," ujar Agung dikutip Rabu (11/11/2026).

Menurut Agung, pilihan mundur maupun menghadapi proses pemberhentian sama-sama harus diperhitungkan. Namun, ketidakjelasan yang terus berlangsung justru berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik.

Mundur atau Bertahan, Sama-sama Punya Konsekuensi

Perbedaan konsekuensi dari dua pilihan tersebut juga disoroti Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan.

Iwan menilai pengunduran diri secara sukarela tidak otomatis menghapus persoalan legitimasi politik yang selama ini melekat pada Gibran.

Keputusan meninggalkan jabatan wakil presiden justru dapat memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat mengenai alasan pengunduran diri sebelum masa pemerintahan berakhir.

Menurutnya, publik bisa menafsirkan keputusan tersebut sebagai ketidakmampuan mempertahankan legitimasi politik di tengah tekanan yang semakin besar.

Meski demikian, penafsiran tersebut merupakan persoalan persepsi politik, bukan dengan sendirinya bukti adanya pelanggaran hukum.

Selain itu, pengunduran diri akan membuat Gibran kehilangan panggung kekuasaan yang selama ini memberinya akses untuk membangun kapasitas kepemimpinan di tingkat nasional.

Dampaknya juga dapat dirasakan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Iwan menilai posisi Gibran selama ini menjadi salah satu instrumen penting bagi kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi dalam pemerintahan.

Sementara itu, opsi pemakzulan membawa konsekuensi yang berbeda. Proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional berpotensi menjadi catatan politik tersendiri bagi Gibran maupun Jokowi.

Namun, Iwan mengingatkan bahwa pemakzulan tidak selalu membuat seseorang kehilangan dukungan politik. Dalam situasi tertentu, pemberhentian justru dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi sebagai korban pertarungan elite.

Narasi tersebut berpotensi digunakan untuk mengonsolidasikan kembali pendukung Jokowi.

Jalur PTUN Jadi Ruang Pembuktian Gibran

Di tengah perdebatan mengenai masa depan jabatannya, Gibran menyatakan akan menggunakan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui PTUN.

Langkah tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.

Persoalan ini sebelumnya menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran.

Putusan MK pada 6 Oktober 2026 menyoroti tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SLTA.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan surat tersebut tidak sah.

Agung menilai jalur PTUN dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk memberikan pembuktian atas persoalan dokumen yang dipersoalkan.

Ia berharap proses hukum tersebut dapat memberikan kejelasan sehingga perdebatan politik tidak terus berlarut-larut.

"Termasuk ketika Mas Wapres memilih untuk fight di PTUN karena pertemuan pagi tadi dengan presiden Mas Wapres meminta kesempatan untuk melakukan pembuktian di PTUN sehingga ya semuanya menjadi jelas," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Namun, perkembangan berikutnya memperlihatkan adanya langkah Gibran untuk menghadapi persoalan tersebut melalui jalur hukum.

Agung mengingatkan, apa pun keputusan yang diambil harus segera memberikan kepastian. Sebab, ketidakpastian mengenai posisi wakil presiden berpotensi menambah beban politik pemerintahan.

Dengan demikian, persoalan Gibran kini tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan jabatannya, tetapi juga bagaimana ia menghadapi persoalan legitimasi dan membangun kembali kepercayaan publik di tengah proses politik dan hukum yang berkembang.