BEKASI, POJOKSATU.id - Pemerintah Kota Bekasi belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kepastian tersebut masih bergantung pada petunjuk teknis dan surat keputusan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya siap melaksanakan kebijakan perubahan status kepegawaian tersebut.
Namun, Pemkot Bekasi belum bisa mengambil langkah lebih lanjut sebelum menerima regulasi teknis yang menjadi dasar pelaksanaan.
Tri mengatakan, Pemkot Bekasi akan mengikuti keputusan pemerintah pusat dan menyesuaikan pelaksanaannya dengan ketentuan yang nantinya diterbitkan.
"Ya tentu kita menunggu juknisnya ya, menunggu SK-nya. Yang paling utama adalah Kota Bekasi tentu siaplah ya, sami'na wa atha'na apa yang kemudian menjadi keputusan pusat, dan kita tinggal melakukan pengamalannya ya," ujar Tri dikutip Jumat (13/11/2026).
Di sisi lain, Tri berharap perubahan status kepegawaian tersebut dapat menjadi dorongan bagi para pegawai untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaannya.
Menurutnya, kepastian status harus berjalan seiring dengan perbaikan kinerja. Dengan demikian, manfaat kebijakan tersebut tidak berhenti pada kesejahteraan aparatur, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik.
Ia menilai, peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat menjadi salah satu hasil yang diharapkan dari kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Mengenai konsekuensi pembiayaan, Pemkot Bekasi belum melakukan perhitungan lebih lanjut.
Tri menyebut, kebutuhan anggaran akan dikaji setelah pemerintah daerah menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme pengangkatan tersebut.
"Kalau masalah pendanaan anggaran nanti kita lihat di juknisnya seperti apa," katanya.
Sebagai landasan kebijakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
Regulasi ini membuka kesempatan bagi PPPK paruh waktu untuk memperoleh status penuh waktu dengan sejumlah persyaratan.
Peluang tersebut tidak berarti seluruh PPPK paruh waktu otomatis mendapatkan perubahan status.
Pemerintah tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan instansi, kebutuhan formasi, serta hasil evaluasi kinerja masing-masing pegawai.
Prosesnya juga harus melewati beberapa tahapan administratif.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terlebih dahulu menyampaikan usulan kebutuhan PPPK kepada Menteri PANRB untuk mendapatkan penetapan rincian kebutuhan pada setiap instansi.
Setelah kuota kebutuhan ditetapkan, PPK dapat mengajukan usulan perubahan status pegawai kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selanjutnya, Kepala BKN menerbitkan pertimbangan teknis sebagai dasar bagi PPK untuk menetapkan pengangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme tersebut berlaku bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki PPPK paruh waktu.
Dengan tahapan tersebut, peluang peningkatan status kepegawaian masih harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kapasitas anggaran masing-masing instansi.
Pemkot Bekasi pun belum dapat memastikan jumlah pegawai yang akan diangkat maupun jadwal realisasinya sebelum aturan teknis diterbitkan.
