JAKARTA, POJOKSATU.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI berpotensi membawa perubahan dalam peta kekuatan politik di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya menyangkut pergantian posisi orang nomor dua di Indonesia, keputusan tersebut juga dinilai dapat mengakhiri akses politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap pemerintahan Prabowo melalui putranya.

Analis politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Yoes C. Kenawas, menilai mundurnya Gibran menjadi momentum yang dapat mengurangi pengaruh Jokowi di lingkungan eksekutif.

Menurutnya, selama ini keberadaan Gibran sebagai wakil presiden menjadi salah satu jalur bagi Jokowi untuk tetap memiliki akses terhadap pemerintahan.

Dengan keluarnya Gibran dari kabinet, pengaruh tersebut berpotensi semakin terbatas.

"Saya sendiri melihat dalam kabinet posisi Jokowi sepertinya sudah selesai di situ ya," kata Yoes dikutip Jumat (13/11/2026).

Meski demikian, Yoes memperkirakan mundurnya Gibran tidak akan langsung mengubah susunan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

Partai-partai yang selama ini berada dalam Koalisi Indonesia Maju Plus kemungkinan tetap mempertahankan posisinya.

Namun, situasi tersebut dapat memunculkan persaingan baru di antara partai koalisi untuk memperoleh kedekatan lebih besar dengan Prabowo.

Negosiasi politik diperkirakan akan mengemuka dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Prabowo juga dinilai memiliki peluang memilih figur dari luar partai politik untuk mendampinginya hingga akhir masa jabatan.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, memiliki pandangan serupa mengenai kecilnya kemungkinan perubahan komposisi koalisi pemerintahan.

Menurut Firman, pengunduran diri Gibran bukan merupakan hasil manuver partai-partai politik. Karena itu, meskipun sejumlah partai memperoleh keuntungan dari situasi tersebut, tidak ada alasan kuat bagi mereka untuk mengubah konfigurasi koalisi.

Ia menilai Partai Gerindra justru menjadi pihak yang memiliki keuntungan politik karena Prabowo kini berpeluang lebih leluasa menentukan figur pendampingnya.

Di sisi lain, Firman melihat kebutuhan utama Prabowo adalah menjaga soliditas kabinet sekaligus memastikan wakil presiden berikutnya dapat bekerja sejalan dengan agenda pemerintahan.

PDIP Beri Sinyal Koreksi Politik

Pengunduran diri Gibran juga mendapat perhatian dari PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam kehidupan bernegara.

Menurut Hasto, persoalan Gibran tidak sebatas pergantian pejabat, tetapi menyangkut legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, serta tanggung jawab pemimpin kepada masyarakat.

PDIP memandang peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan koreksi terhadap praktik kehidupan politik dan ketatanegaraan.

Sementara itu, Firman menilai hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo berpotensi menjadi lebih kondusif setelah tidak ada lagi Gibran dalam kabinet.

Meski demikian, ia belum melihat adanya indikasi kuat partai tersebut akan bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

Prabowo Kehilangan Penyeimbang Politik

Pandangan berbeda disampaikan Peneliti Tamu ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.

Ia menilai keluarnya Gibran dari pemerintahan turut menandai berakhirnya pengaruh politik Jokowi yang selama ini menjadi salah satu faktor penyeimbang dalam kekuasaan Prabowo.

Menurut Made, setelah posisi tersebut hilang, Prabowo berpotensi memiliki ruang lebih besar untuk mengonsolidasikan kekuasaan tanpa adanya kekuatan politik sebanding di dalam pemerintahan.

Ia juga menyoroti semakin kuatnya peran militer dalam ruang sipil sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perkembangan politik nasional.

Made mengaitkan kondisi tersebut dengan sejumlah peristiwa pelibatan aparat militer dalam penanganan demonstrasi serta meningkatnya keberadaan Batalyon Teritorial Pembangunan di berbagai daerah.

Mengutip pemetaan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terdapat 58 kasus kekerasan, intimidasi, pembatasan kebebasan sipil, dan perampasan ruang hidup yang melibatkan aparat dalam periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026.

YLBHI juga mencatat sedikitnya 192 Batalyon Teritorial Pembangunan telah tersebar di 164 kabupaten/kota.

Made menilai partai politik masih dibutuhkan Prabowo untuk menjaga legitimasi demokratis pemerintahan dan memperoleh dukungan parlemen terhadap kebijakan-kebijakannya.

Namun, kekuatan politik yang semakin terkonsentrasi juga berpotensi menghadirkan persoalan baru dalam sistem demokrasi.

Pekerjaan Rumah Prabowo: Memulihkan Kepercayaan Publik

Di tengah perubahan peta politik tersebut, Prabowo dinilai masih memiliki persoalan yang lebih mendasar, yakni memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Yoes C. Kenawas menilai persoalan utama bukan sekadar menjaga dukungan partai politik, melainkan memastikan kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden mengalami penurunan dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Penurunan tersebut dikaitkan dengan berbagai persoalan, mulai dari kondisi ekonomi, dinamika politik, hingga penegakan hukum.

Survei SMRC pada Oktober 2026 juga memperlihatkan penurunan elektabilitas Prabowo dalam setahun terakhir, dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 9,8 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo ketika harus menentukan wakil presiden baru sekaligus mempertahankan stabilitas pemerintahannya.

Dengan demikian, mundurnya Gibran bukan hanya menyisakan persoalan mengenai siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden. Peristiwa ini juga membuka babak baru relasi kekuasaan antara Prabowo, partai-partai koalisi, dan Jokowi.

Seberapa jauh perubahan tersebut akan memperkuat posisi Prabowo masih bergantung pada langkah politik berikutnya, terutama dalam menentukan pendamping baru dan menjaga kepercayaan masyarakat.