Bola Nasib Gibran di Tangan DPR dan MPR, Pengunduran Diri hingga Pemakzulan Mengemuka

JAKARTA, POJOKSATU.id - Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini mulai bergeser dari persoalan politik di lingkungan Istana menjadi ujian bagi lembaga legislatif.

DPR dan MPR berada di posisi strategis untuk menentukan bagaimana polemik yang membayangi jabatan Gibran akan diproses sesuai konstitusi.

Dua jalur politik dan ketatanegaraan kini mengemuka. Di satu sisi, sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan.

Di sisi lain, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, MPR memiliki kewenangan untuk menggelar sidang guna memilih wakil presiden pengganti.

Situasi ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas dinamika politik menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak secara langsung menolak keinginan Gibran. Presiden justru memberikan sejumlah saran, termasuk meminta wakilnya membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui proses hukum.

Gibran juga mengaku mendapat arahan untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Namun, di tengah proses tersebut, perhatian politik mulai tertuju pada langkah yang akan diambil DPR dan MPR.

DPR Mulai Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota DPR yang mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Gibran.

Puan menyebut pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang dengan terlebih dahulu mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan anggota dewan.

Menurutnya, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," ujar Puan dikutip Rabu (11/11/2026).

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sudah melibatkan hampir 50 anggota DPR lintas fraksi.

Ia mengatakan surat pengajuan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Dukungan juga disebut datang dari mayoritas fraksi yang telah menjalin komunikasi mengenai langkah tersebut.

Dalam ketentuan yang berlaku, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat harus memenuhi persyaratan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR.

Fraksi DPR Terbelah dalam Menyikapi Polemik Gibran

Meski penggalangan dukungan HMP mulai berjalan, sikap partai politik terhadap persoalan Gibran belum sepenuhnya seragam.

Kapoksi PDIP di Komisi II DPR, Deddy Sitorus, justru mempertanyakan langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.

Menurut Deddy, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menganulir putusan MA karena keduanya memiliki ranah hukum berbeda.

Ia juga menilai kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian sebelumnya telah tersedia, tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak terkait.

"Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," kata Deddy.

Berbeda dengan PDIP, Partai NasDem menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri Gibran harus diselesaikan melalui prosedur konstitusional.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan partainya belum menentukan sikap politik dan masih menunggu arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Sementara itu, Sekjen NasDem Hermawi Taslim meminta polemik tersebut segera diselesaikan agar tidak terus menyita perhatian pemerintah dan masyarakat.

Dari Partai Hanura, Wakil Ketua Umum Patrice Rio Capella bahkan menyarankan Gibran memilih mundur secara sukarela daripada menghadapi proses pemakzulan di parlemen.

Menurutnya, pengunduran diri akan lebih terhormat dibandingkan proses impeachment yang berpotensi menguras energi politik nasional.

MPR Berwenang Memilih Pengganti jika Gibran Mundur

Selain DPR, MPR juga akan memegang peranan penting apabila Gibran benar-benar melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan, pengunduran diri wakil presiden tidak membutuhkan persetujuan presiden sebagaimana yang dipersepsikan sebagian pihak.

Ia merujuk pada Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Menurut Doli, DPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak keputusan seseorang yang menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden.

Apabila pengunduran diri tersebut resmi terjadi, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR wajib menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Dengan demikian, posisi Gibran tidak hanya menjadi persoalan hubungan politik antara dirinya dan Prabowo. Nasib jabatan wakil presiden juga akan bergantung pada mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR dan MPR.