JAKARTA, POJOKSATU.id - Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya menghadapi tantangan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah membawa kembali persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sulit memberikan hasil karena substansi perkara telah diputus Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan Yusril ini muncul setelah Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN.
Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.
Namun, menurut Yusril, persoalan tersebut tidak sesederhana mengajukan kembali pembuktian. Kedudukan hukum Gibran dalam perkara yang telah diputus menjadi salah satu kendala untuk menempuh upaya hukum lanjutan.
"Tidak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, hak mengajukan upaya hukum seperti banding maupun PK bergantung pada posisi seseorang dalam perkara.
Dalam perkara yang diajukan Advokat Subhan Palal, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.
Yusril membedakan perkara tersebut dengan gugatan yang diajukan Mercy Siombing dan Denny Indrayana. Dalam perkara terakhir, Gibran berkedudukan sebagai tergugat intervensi sehingga memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum.
Sementara itu, dalam perkara yang telah diputus MA, pihak yang memiliki kemungkinan mengajukan PK adalah Kemendikdasmen sebagai tergugat.
Namun, Yusril menyebut kementerian tersebut tampaknya tidak akan menempuh langkah itu dan justru akan melaksanakan putusan pengadilan.
"Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang," ujarnya.
Putusan MA sebelumnya memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. MA juga menyatakan surat keterangan tersebut batal.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa ijazah Gibran dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Di sisi lain, Gibran menyatakan tetap akan mengikuti saran Prabowo untuk memperjuangkan persoalan tersebut.
Ia mengaku diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya pembuktian.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Gibran menyebut Prabowo menyarankan agar dirinya berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA.
Perbedaan pandangan mengenai kelanjutan persoalan ini memperlihatkan bahwa keinginan Gibran untuk kembali membuktikan dokumen pendidikannya masih berhadapan dengan persoalan kedudukan hukum dan konsekuensi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
Yusril sendiri mengaku telah memberikan penjelasan kepada Prabowo mengenai implikasi hukum dari putusan MA dan MK.
Menurutnya, pembuktian yang berkaitan dengan perkara hukum harus dilakukan melalui forum pengadilan, sedangkan penjelasan di luar pengadilan dapat disampaikan melalui ruang publik.
"Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya, kalau di luar pengadilan barangkali di media sosial saja," tuturnya.
