JAKARTA, POJOKSATU.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyusun tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Lembaga legislatif tersebut mengupayakan agar proses penentuan pengganti tidak berlangsung hingga batas waktu maksimal yang ditentukan undang-undang.
Langkah itu dibahas dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026) lalu.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan internal pimpinan MPR sehari sebelumnya.
Salah satu agenda pentingnya adalah menentukan jadwal penyampaian surat kepada Presiden terkait proses pengisian posisi wakil presiden.
Muzani menjelaskan, MPR sebenarnya memiliki tenggat waktu hingga 60 hari untuk menyelesaikan proses tersebut.
Namun, berdasarkan hasil komunikasi antara pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Presiden, terdapat keinginan agar kekosongan jabatan wakil presiden segera diakhiri.
Menurutnya, percepatan diperlukan agar posisi orang nomor dua di Indonesia itu tidak terlalu lama dibiarkan kosong.
Muzani menyebut, pembahasan tersebut juga mempertimbangkan batas waktu yang dimiliki masing-masing lembaga dalam menjalankan tahapan pengisian jabatan.
Setelah menerima surat dari MPR, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden.
Dua kandidat tersebut selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu, penentuan waktu pengiriman surat kepada Presiden menjadi salah satu keputusan penting dalam rapat gabungan tersebut.
"Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani sebelum mengikuti rapat.
Lebih lanjut, Muzani berharap tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat berjalan tanpa hambatan.
Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses politik tersebut berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan ketentuan konstitusi.
Muzani menilai aspirasi serta masukan publik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di MPR, sekaligus memperkaya praktik ketatanegaraan Indonesia.
Sementara itu, ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam aturan tersebut, dua nama calon wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan presiden.
Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran akan melibatkan tahapan pengusulan oleh Presiden sebelum dilanjutkan ke proses pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
