JAKARTA, POJOKSATU.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia justru memunculkan perbedaan penjelasan.
Keduanya menyampaikan alasan yang tidak sepenuhnya sejalan, terutama ketika menyinggung polemik persyaratan pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Prabowo mengaitkan keputusan Gibran dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan dalam sistem konstitusi Indonesia.
Sementara itu, Gibran justru menegaskan bahwa langkahnya meninggalkan jabatan Wakil Presiden tidak ada hubungannya dengan polemik ijazah.
Perbedaan narasi tersebut terlihat dalam pernyataan resmi yang disampaikan keduanya di Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam keterangannya, Prabowo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri saat keduanya bertemu sekitar pukul 10.15 WIB.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, ia menyatakan menghormati dan mendukung pilihan yang diambil Gibran.
Namun, ketika menjelaskan latar belakang keputusan tersebut, Prabowo justru menyinggung persoalan pendidikan yang berkaitan dengan sistem hukum di Indonesia.
Ia mengatakan Gibran merasa telah menjalani pendidikan melalui tahapan yang semestinya.
Akan tetapi, menurut Prabowo, terdapat perbedaan antara sistem pendidikan di luar negeri dan ketentuan pendidikan yang berlaku di Indonesia.
Prabowo juga merujuk pada putusan hukum yang menurutnya memperlihatkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.
"Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita," ujar Prabowo.
Ia kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan keputusan Gibran untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden.
Menurut Prabowo, langkah itu merupakan pilihan yang diambil Gibran dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.
Pernyataan Prabowo tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan persyaratan pendidikan menjadi salah satu latar belakang pengunduran diri Gibran.
Namun, penjelasan berbeda justru disampaikan Gibran dalam pernyataan yang ditayangkan setelah pidato Presiden.
Gibran menegaskan bahwa keputusannya mengundurkan diri merupakan hasil pertimbangan pribadi yang telah melalui proses panjang.
Ia menyebut langkah tersebut diambil secara sadar dan didasari kecintaannya kepada masyarakat Indonesia.
"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah," tegas Gibran.
Gibran bahkan menyatakan seluruh dokumen pendidikannya telah lengkap dan diserahkan kepada pengadilan.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya tidak ingin pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden dikaitkan dengan persoalan ijazah yang selama ini diperdebatkan.
Ia juga berharap polemik serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Menurut Gibran, sistem demokrasi perlu diperbaiki dan administrasi pemerintahan harus memberikan kepastian.
Di sisi lain, Prabowo turut menyampaikan penghargaan atas kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan dalam dua tahun terakhir.
Ia menyebut Gibran telah menjalankan tugas pemantauan program pemerintah dengan mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 titik proyek pemerintah.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa keduanya telah beberapa kali berdiskusi mengenai keputusan tersebut dalam beberapa hari terakhir sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Presiden menilai keputusan Gibran untuk datang langsung menyampaikan surat kepada dirinya dan pimpinan MPR merupakan bentuk tanggung jawab seorang pejabat negara.
Meski demikian, perbedaan penjelasan mengenai alasan pengunduran diri tetap menjadi bagian yang menarik perhatian.
Prabowo menempatkan persoalan persyaratan pendidikan dan putusan hukum sebagai salah satu latar belakang keputusan Gibran.
Sebaliknya, Gibran secara eksplisit memisahkan keputusannya dari polemik ijazah dan menyebutnya sebagai pilihan pribadi.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memberikan penekanan berbeda ketika menjelaskan keputusan politik yang sama kepada publik.
