Gibran Ingin Mundur, Prabowo Kini Dihadapkan pada Pilihan Politik Sulit

JAKARTA, POJOKSATU.id - Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri menempatkan Presiden Prabowo Subianto dalam situasi politik yang tidak sederhana.

Di tengah polemik dokumen pendidikan putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut, Prabowo harus menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan posisi wakil presiden sekaligus upaya penyelesaian melalui jalur hukum.

Persoalan semakin rumit karena keinginan mundur Gibran muncul bersamaan dengan permintaannya untuk mendapatkan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Artinya, meskipun membuka kemungkinan meninggalkan jabatan wakil presiden, Gibran masih ingin memperjuangkan persoalan yang menjadi sumber polemik politiknya.

Situasi tersebut membuat keputusan Prabowo menjadi sorotan. Sebab, respons presiden terhadap keinginan pengunduran diri Gibran tidak hanya berkaitan dengan hubungan keduanya dalam pemerintahan, tetapi juga berpotensi menentukan arah penyelesaian polemik yang berkembang.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pernyataan Gibran menunjukkan sikap politik yang belum sepenuhnya jelas.

Dalam wawancara di program Kompas Malam yang tayang di YouTube KompasTV, Adi melihat adanya dua keinginan yang berjalan bersamaan, yakni kemungkinan mundur dari jabatan wakil presiden dan keinginan melanjutkan pembuktian melalui jalur hukum.

"Ada niatan untuk mundur, tapi pada saat yang bersamaan minta kesempatan untuk pembuktian soal kesetaraan ijazah SMA itu melalui PTUN. Ini yang saya sebut sebagai statement politik yang cukup rumit dan cukup bersayap," kata Adi.

Menurut Adi, pernyataan mengenai niat pengunduran diri belum bisa dianggap sebagai keputusan final sebelum diwujudkan secara konkret.

Jika hanya berhenti sebagai pernyataan tanpa realisasi, tekanan publik terhadap Gibran berpotensi terus berlanjut.

"Kalau sebatas niat untuk mengundurkan diri itu tidak dilakukan secara konkret, tidak direalisasikan, saya kira memang protes-protes dan aksi demonstrasi itu akan terus berlanjut," ujarnya.

Prabowo Harus Menghadapi Dua Arah Persoalan

Keadaan tersebut membuat Prabowo menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan ruang kepada Gibran untuk menempuh jalur hukum.

Di satu sisi, proses pembuktian melalui PTUN dapat menjadi ruang bagi Gibran untuk menjawab persoalan dokumen pendidikannya. Namun, di sisi lain, tekanan politik di parlemen tetap berpotensi berjalan.

Adi mengingatkan bahwa proses politik di DPR belum tentu berhenti meskipun Gibran memilih memperjuangkan persoalan dokumennya melalui jalur hukum.

Dengan demikian, pemerintah menghadapi dua perkembangan yang berjalan beriringan: penyelesaian persoalan melalui proses hukum dan tekanan politik yang mendorong adanya langkah terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Sebelumnya, polemik dokumen pendidikan Gibran berkembang setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan surat keterangan penyetaraan pendidikannya.

Perkembangan tersebut kemudian memunculkan dorongan dari sejumlah anggota DPR agar persoalan Gibran ditindaklanjuti melalui mekanisme politik dan konstitusional.

Pernyataan Mundur Gibran Jadi Sorotan Internasional

Ketidakpastian mengenai posisi Gibran juga menarik perhatian media internasional.

Bloomberg, Reuters, dan Associated Press (AP) turut menyoroti perkembangan politik tersebut setelah pertemuan Gibran dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026).

Bloomberg menilai munculnya niat pengunduran diri Gibran menambah ketidakpastian politik di Indonesia. Sorotan tersebut muncul ketika pemerintahan Prabowo juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan politik.

Sementara itu, Reuters mengutip keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Prabowo.

"Selama diskusi, wakil presiden menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri mengingat situasi yang berkembang," kata Prasetyo sebagaimana dikutip Reuters.

Namun, Reuters juga melaporkan bahwa Prabowo mendorong Gibran untuk menghadapi berbagai persoalan yang berkembang melalui jalur hukum.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian hukum menjadi salah satu jalur penyelesaian yang dibicarakan dalam pertemuan keduanya.

Meski demikian, belum ada kepastian bahwa Gibran benar-benar akan meninggalkan jabatan wakil presiden.

Associated Press juga menyoroti ketidakjelasan kelanjutan rencana pengunduran diri tersebut. AP mengaitkannya dengan polemik dokumen pendidikan dan tekanan dari sejumlah anggota parlemen yang menyerukan pemakzulan.

Ketika meninggalkan kantornya, Gibran tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Ia hanya menyampaikan penghormatan terhadap kritik dan masukan masyarakat.

"Saya menghormati semua kritik dan masukan dari publik terkait perkembangan yang terjadi. Saya tidak ingin situasi saat ini menjadi kontroversi politik yang berkepanjangan," kata Gibran sebagaimana dilansir AP.

Keputusan Prabowo Masih Dinantikan

Perkembangan tersebut membuat posisi Prabowo menjadi bagian penting dalam kelanjutan polemik Gibran.

Presiden kini harus menghadapi situasi ketika wakilnya menyampaikan niat mundur, tetapi pada saat bersamaan masih ingin memperjuangkan persoalan hukumnya.

Di sisi lain, penyelesaian melalui PTUN tidak serta-merta menghentikan dinamika politik di DPR maupun protes masyarakat.

Belum adanya kepastian mengenai realisasi pengunduran diri Gibran membuat masa depan posisi wakil presiden masih menjadi tanda tanya.