PEKALONGAN, POJOKSATU.id - Pemerintah Kota Pekalongan masih menunggu kepastian pemerintah pusat terkait perubahan status dan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang direncanakan mulai berlaku pada 2027.
Perubahan kebijakan tersebut berpotensi menggeser tanggung jawab penggajian PPPK dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Namun, hingga kini belum ada petunjuk teknis tertulis yang mengatur waktu maupun mekanisme pelaksanaannya.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp28 triliun untuk kebutuhan penggajian PPPK di sektor pendidikan.
Informasi tersebut diperolehnya dalam pembahasan Badan Anggaran.
Ia menyebutkan, pemerintah pusat juga merencanakan penghapusan istilah PPPK Paruh Waktu mulai 2027.
Dengan demikian, pegawai yang saat ini menyandang status tersebut direncanakan mengalami peningkatan status menjadi PPPK.
"Selain itu, mulai 2027 mendatang, pemerintah pusat merencanakan tidak lagi menggunakan istilah PPPK Paruh Waktu, sehingga status pegawai tersebut akan ditingkatkan menjadi PPPK," ujar Nur Pri, Jumat (13/11/2026).
Meski demikian, Pemkot Pekalongan belum dapat memastikan apakah perubahan tersebut sekaligus menjadikan para pegawai sebagai aparatur pemerintah pusat atau tetap berada di bawah administrasi pemerintah daerah.
Ketidakjelasan juga menyangkut waktu dimulainya pembayaran gaji melalui anggaran pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan maupun perubahan mekanisme pembiayaan, Pemkot Pekalongan tetap mengalokasikan anggaran penggajian PPPK melalui APBD.
"Untuk kapan penggajian itu mulai dibayarkan oleh pemerintah pusat, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Sementara ini, penggajian PPPK tetap kami siapkan melalui APBD Kota Pekalongan sambil menunggu kepastian mekanisme dan waktu pelaksanaannya," jelasnya.
Selain mekanisme pembayaran, pemerintah daerah juga membutuhkan kejelasan mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap postur keuangan daerah.
Pemkot Pekalongan masih menunggu pemberitahuan resmi mengenai kemungkinan pengurangan beban APBD setelah pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK.
Menurut Nur Pri, kepastian tersebut penting agar pemerintah daerah tidak keliru dalam menyusun perencanaan dan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya.
Persoalan ini sebelumnya turut dibahas dalam Forum Sekretaris Daerah se-Jawa Tengah. Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Perencanaan Anggaran.
Namun, hasil pembahasan itu belum sepenuhnya menjawab persoalan teknis yang dihadapi pemerintah daerah.
Pemkot Pekalongan masih membutuhkan regulasi tertulis sebagai pedoman dalam menjalankan perubahan kebijakan kepegawaian.
Nur Pri menambahkan, informasi mengenai peningkatan status PPPK untuk sektor pendidikan sejauh ini relatif lebih jelas dibandingkan tenaga kesehatan dan tenaga teknis pelaksana.
Untuk kedua kelompok tersebut, pemerintah daerah masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat maupun Kementerian PAN-RB.
Sementara itu, pegawai yang ingin beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun tenaga yang belum masuk dalam kategori PPPK nantinya akan ditangani pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan masing-masing, melalui skema tenaga kegiatan.
Pemkot Pekalongan berharap pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pelaksanaan agar perubahan status kepegawaian tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai maupun pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan hak penggajian dan keberlanjutan pelayanan publik.
