MEDAN, POJOKSATU.id - Capaian 93 persen masyarakat bebas buang air besar sembarangan (BABS) menjadi salah satu modal Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk meningkatkan predikat Kabupaten/Kota Sehat (KKS) pada 2027.
Setelah memperoleh penghargaan Swasti Saba kategori Padapa pada 2025, Medan kini membidik jenjang penghargaan yang lebih tinggi.
Peningkatan kualitas sanitasi menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dipertahankan dan diperkuat. Pasalnya, capaian bebas BABS tersebut turut mengantarkan Medan memenuhi prasyarat penilaian KKS hingga berhasil meraih penghargaan Padapa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Surya Syahputra Pulungan, mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam pencapaian tersebut.
Mulai dari Forum Kota Sehat, Tim Pembina, camat, lurah, hingga kepala puskesmas dinilai berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penghargaan yang diperoleh pada 2025 tidak boleh membuat seluruh pemangku kepentingan berpuas diri.
Pemko Medan harus mulai mempersiapkan berbagai indikator penilaian untuk menghadapi evaluasi berikutnya pada 2027.
"Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Capaian ini bukanlah akhir, melainkan pijakan awal untuk melangkah lebih jauh. Pada tahun 2027 mendatang, Kota Medan akan kembali menghadapi proses penilaian KKS guna meraih jenjang penghargaan Swasti Saba yang lebih tinggi," kata Surya dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat 2026 di Balai Kota Medan, Selasa (10/11/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Pemko Medan menyiapkan empat langkah strategis. Pertama, mengevaluasi seluruh indikator dalam sembilan tatanan kota sehat.
Kedua, mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi organisasi perangkat daerah (OPD) dan sektor terkait.
Ketiga, menyepakati pembagian tanggung jawab, jadwal pengumpulan dokumen, serta pendampingan lapangan. Keempat, menyusun peta jalan dan rencana aksi terpadu yang dapat diterapkan hingga tingkat kelurahan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ichsan.
Sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait turut hadir.
Ferri menegaskan, penghargaan dari pemerintah pusat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pencapaian administratif atau simbol keberhasilan.
Penilaian tersebut perlu dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk mengukur kualitas pembangunan Kota Medan dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan membangun kota sehat harus memberikan dampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan predikat bukan menjadi tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya mewujudkan Medan sebagai kota yang layak huni dan berkelanjutan.
"Dari berbagai penilaian-penilaian terhadap kota ini, sebetulnya itu menjadi instrumen evaluasi diri kita terhadap kota-kota yang lain. Jadi bukan puas karena mencapai predikatnya, tapi ini merupakan cerminan," ujar Ferri.
Ia berharap komitmen lintas sektor dalam program Kabupaten/Kota Sehat dapat terus diperkuat agar capaian yang sudah diperoleh tidak berhenti pada penghargaan Padapa.
"Saya rasa kalau kita bisa mempertahankan kota sehat ini tentunya akan berdampak terhadap Kota Medan menjadi kota yang lebih layak huni, kota yang berkelanjutan," tambahnya.
Dengan persiapan yang dimulai sejak 2026, Pemko Medan menargetkan peningkatan kualitas sembilan tatanan kota sehat agar peluang meraih penghargaan Swasti Saba pada jenjang Wiwerda hingga Wistara pada penilaian 2027 semakin terbuka.
