JAKARTA, POJOKSATU.id - Ketua Fraksi PAN di MPR RI Sarifuddin Sudding menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa persoalan keabsahan ijazahnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memiliki landasan yang tepat.
Menurutnya, perkara terkait dokumen pendidikan Gibran telah memiliki putusan hukum sehingga tidak semestinya kembali dipersoalkan melalui gugatan dengan objek yang sama.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudding merespons rencana Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA).
Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan, putusan MA mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran harus dihormati dan dilaksanakan.
Ia menyebut putusan tersebut telah menyatakan suket yang dipersoalkan batal demi hukum.
Menurut Sudding, konsekuensi dari putusan tersebut tidak bisa diabaikan. Gibran dinilai perlu mengambil sikap, baik dengan mengundurkan diri secara sukarela maupun menghadapi proses pemberhentian melalui DPR.
"Keputusan itu harus ditaati. Ditaati apakah secara sukarela atau dieksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres," kata Sudding, dikutip Rabu (11/11/2026).
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.
Sudding menilai putusan MA menjadi persoalan serius yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Sudding juga mempertanyakan rencana Gibran kembali membawa persoalan dokumen pendidikannya ke PTUN.
Ia mengingatkan adanya prinsip ne bis in idem dalam hukum, yakni perkara yang telah diperiksa dan diputus tidak semestinya kembali diajukan dengan perkara dan objek yang sama.
Menurutnya, persoalan suket penyetaraan ijazah Gibran sebelumnya telah melalui proses persidangan. Karena itu, upaya mengulang pembuktian melalui gugatan baru dinilai tidak tepat.
"Ya, bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," ujarnya.
Sikap Sudding ini menambah tekanan politik terhadap Gibran di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikannya.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan keinginan untuk membuktikan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 melalui PTUN serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke MA.
