JAKARTA, POJOKSATU.id - Kepastian perubahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu masih menunggu aturan teknis dari pemerintah.
DPR RI pun mendesak agar regulasi pelaksanaan segera diterbitkan sehingga proses pengangkatan yang ditargetkan mulai awal 2027 tidak mengalami keterlambatan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pemerintah bersama DPR sebelumnya telah menyepakati pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa melalui tes ulang.
Namun, hingga Jumat (13/11/2026), Komisi X DPR belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi acuan proses peralihan status tersebut.
Lalu meminta Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui penerbitan aturan yang dibutuhkan.
Menurut politikus PKB itu, keberadaan regulasi teknis sangat penting agar guru memiliki gambaran jelas mengenai tahapan dan mekanisme pengangkatan.
Dengan begitu, persiapan tidak dilakukan secara mendadak menjelang pergantian tahun.
Ia juga menilai Komisi X membutuhkan dokumen tersebut untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan sekaligus memastikan pemerintah tidak mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat bersama DPR.
Lalu menegaskan, pemerintah harus segera menyelesaikan aturan pelaksanaan karena waktu menuju awal 2027 semakin dekat.
Selain persoalan regulasi, ia mengingatkan agar proses perubahan status kepegawaian tidak justru menambah beban guru melalui persyaratan administrasi yang rumit.
Pasalnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran sebesar Rp23 triliun untuk mendukung masa transisi pengangkatan tersebut, khususnya bagi tenaga pendidik.
Menurutnya, anggaran yang sudah disiapkan harus diikuti dengan mekanisme birokrasi yang sederhana agar guru tidak kembali dihadapkan pada ketidakpastian setelah menunggu sekian lama.
Lalu turut meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi dan latar belakang masing-masing guru dalam menyusun kriteria pengangkatan.
Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan antara lain batas usia, lamanya masa pengabdian, serta kompetensi tenaga pendidik.
Ia juga menyoroti perlunya mekanisme yang jelas bagi guru berusia di atas 35 tahun maupun mereka yang masih berusia di bawah batas tersebut.
Ia mengatakan, pembahasan mengenai kriteria pengangkatan memang diperlukan untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Namun, penyusunan persyaratan itu tidak boleh menjadi alasan untuk menunda realisasi kesepakatan.
Lalu kembali menekankan bahwa pemerintah harus segera merealisasikan perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sesuai komitmen yang telah disepakati bersama DPR.
