PPPK Paruh Waktu Terancam PHK, Risiko Kemiskinan Baru Mengintai 2026
PPPK paruh waktu terancam PHK akibat batas 30 persen APBD. Risiko kemiskinan baru muncul jika tak ada solusi dari pemerintah pusat.
Topik
12 artikel
PPPK paruh waktu terancam PHK akibat batas 30 persen APBD. Risiko kemiskinan baru muncul jika tak ada solusi dari pemerintah pusat.
PPPK dipastikan aman dari PHK, namun beban APBD daerah meningkat. Relaksasi jadi solusi sementara, risiko fiskal masih mengintai.
PPWI soroti ancaman PHK PPPK Paruh Waktu akibat salah tafsir UU HKPD, dorong afirmasi di CASN 2026. Cek selengkapnya di sini.
Gugatan PPPK ke MK soroti aturan pemberhentian otomatis dalam UU ASN yang dinilai picu ketidakpastian karier dan diskriminasi.
Wacana penataan PPPK di Sulsel memicu sorotan nasional. Sejumlah daerah termasuk Jawa Barat menghadapi dilema antara beban dan nasib pegawai
Belanja pegawai Kota Malang belum capai batas 30 persen. Pemkot pilih cari solusi tanpa merumahkan PPPK dan menunggu kebijakan pusat.
Belanja pegawai Murung Raya capai 32 persen APBD 2026. Meski melebihi batas, Pemkab pastikan PPPK tetap aman dan tidak dirumahkan.
Pemkot Semarang sebut APBD masih sehat untuk gaji dan tunjangan ASN sehingga tak ada PHK PPPK di wilayah tersebut.
Pemprov Kalteng memastikan tidak ada PHK PPPK meski efisiensi anggaran berjalan, BKD tegaskan status ASN tetap aman.
Baru jadi ASN, PPPK kini dihantui PHK massal. Harapan berubah cemas, nasib ribuan keluarga terancam aturan anggaran 2027.
Kebijakan pembatasan belanja pegawai menjadi ujian besar bagi daerah. Tanpa solusi tepat, berpotensi banyak PPPK kena PHK.
DPRD DKI Jakarta apresiasi Pramono Anung yang berkomitmen tak PHK PPPK di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.