Gaji dan Status PPPK Paruh Waktu Masuk Agenda Pembahasan DPR-Pemerintah
DPR dan pemerintah akan membahas gaji serta masa depan PPPK Paruh Waktu dalam RDP yang digelar pada 8 Juni 2026.
Topik
12 artikel
DPR dan pemerintah akan membahas gaji serta masa depan PPPK Paruh Waktu dalam RDP yang digelar pada 8 Juni 2026.
PPPK Paruh Waktu menghadapi ketidakpastian status. Sejumlah daerah disebut mulai mengalihkan tenaga ke skema outsourcing.
Kemendagri siapkan relaksasi aturan belanja pegawai dan menolak PHK PPPK Paruh Waktu demi menjaga layanan publik.
Kemensos membuka seleksi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2026 dengan 5.127 formasi. Simak syarat, posisi, dan ketentuannya.
Aliansi PPPK Paruh Waktu mendesak gaji ditanggung APBN dan status penuh waktu demi pemerataan kesejahteraan ASN.
Aspirasi dosen PPPK masuk pembahasan RUU Sisdiknas. DPR menyoroti kepastian karier, status, dan penguatan profesi dosen.
PPPK paruh waktu di Sulawesi Utara mendapat gaji setara UMP dan kontrak kerja diperpanjang hingga 2027 sambil menunggu formasi.
Kontrak guru PPPK Kaltim 2022 dipastikan diperpanjang tanpa tes ulang, cukup evaluasi kinerja untuk jamin keberlanjutan kerja.
Perbedaan PPPK dan PNS terletak pada sistem kerja, karier, dan pensiun, meski gaji dan tunjangan kini hampir setara.
PPPK paruh waktu berpeluang jadi penuh waktu tanpa tes, cukup kinerja baik dan kebutuhan formasi hingga 2027.
THR dan gaji ke-13 PPPK ditentukan masa kerja, bisa penuh, proporsional, atau tidak cair jika belum 1 bulan.
TPG Non ASN dihentikan jika jadi PPPK setelah SPMT, dan bisa cair lagi dengan skema baru sesuai gaji pokok ASN.