Isu PHK PPPK Picu Kekhawatiran, DPRD Kutai Barat Wanti-wanti Dampak Sosial yang Ditimbulkan
DPRD Kutai Barat khawatir wacana PHK PPPK 2026 bisa meningkatkan pengangguran dan memicu masalah sosial jika tidak dikaji matang.
Topik
12 artikel
DPRD Kutai Barat khawatir wacana PHK PPPK 2026 bisa meningkatkan pengangguran dan memicu masalah sosial jika tidak dikaji matang.
Ancaman PHK PPPK dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan sistem kepegawaian dan ketidakseimbangan fiskal daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran disorot karena dinilai melenceng, PPPK terdampak sementara belanja non-prioritas masih ditemukan.
Pemkab Sumenep belum memastikan nasib PPPK di tengah aturan pembatasan belanja pegawai 30 persen mulai 2027, masih menunggu juknis pusat.
Pemkab Kotim tetap mempertahankan PPPK di tengah tekanan APBD 2026, meski berpotensi memangkas TPP ASN dan melakukan efisiensi anggaran.
Baru diangkat jadi PPPK, ribuan pegawai kini cemas dipecat. Nasib keluarga dan masa depan anak ikut terancam. Begini penjelasan Menpan RB.
Ancaman PHK ribuan PPPK dinilai picu pengangguran dan ganggu ekonomi daerah, sekaligus berisiko turunkan kualitas layanan publik.
Pemkot Bandung pastikan tidak ada PHK PPPK, namun menahan anggaran dan rekrutmen demi menjaga belanja pegawai di bawah 30 persen APBD.
Aliansi R2 R3 soroti pengangkatan PPPK yang dinilai tidak berbasis database BKN dan berpotensi merugikan tenaga honorer lama
POJOKSATU.id – Sejumlah pihak mendesak pemerintah memperpanjang deadline pengajuan usulan kebutuhan CPNS dan PPPK.
PPPK menggugat UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap membatasi karier dan hak pensiun sehingga dipandang sebagai ASN kelas dua.
Forum PPPK desak DPR revisi UU ASN 2023 untuk alih status jadi PNS. Delapan fraksi di Senayan diminta kompak perjuangkan nasib PPPK.