Mulai 2027, Gaji PPPK Rp23 Triliun Dialihkan ke APBN, Daerah Tak Lagi Menanggung Sendiri
Pemerintah pusat dan Banggar DPR sepakat menyiapkan Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk membiayai gaji atau honorarium PPPK.
Topik
12 artikel
Pemerintah pusat dan Banggar DPR sepakat menyiapkan Rp23 triliun dalam APBN 2027 untuk membiayai gaji atau honorarium PPPK.
Rp18,9 triliun digelontor pemerintah bantu 546 daerah untuk pembayaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu. 3 skema sudah disiapkan
Pemkot Mataram usul agar gaji PPPK ditanggung APBN untuk kurangi beban APBD dan cegah pemangkasan tenaga.
PPPK paruh waktu di Loteng protes gaji Rp200 ribu per bulan. Pemkab minta bersabar karena anggaran minim.
40 PPPK Paruh Waktu di Lombok Barat belum dapat SK meski sudah digaji, status masih menunggu verifikasi BKN.
Nasib 3.698 PPPK Lhokseumawe diperjuangkan ke Kemendagri oleh Wali Kota di tengah tekanan fiskal daerah.
Gaji PPPK Bima belum cair meski anggaran ada. Ternyata ini penyebab utama yang bikin ribuan pegawai belum dibayar.
2.341 guru PPPK Deliserdang digaji 0 rupiah, mahasiswa ajukan mosi tak percaya ke bupati dan siapkan aksi besar.
Gaji PPPK diusulkan ditanggung pusat, Pemprov Kepri tak kuat beban belanja pegawai yang tembus 40 persen APBD.
Gaji PPPK Halmahera Selatan 2026 dibayar pakai DTT. BPKAD sebut tak bermasalah meski dana untuk bencana.
Gaji PPPK paruh waktu dipastikan aman hingga 2027 dari APBD. Tak ada PHK, status full time masih menunggu pusat.
40 PPPK Lobar belum terima SK akibat remapping keliru. Proses masih di BKN, tapi gaji tetap aman sejak Januari.