PPPK Paruh Waktu Terancam PHK, Risiko Kemiskinan Baru Mengintai 2026
PPPK paruh waktu terancam PHK akibat batas 30 persen APBD. Risiko kemiskinan baru muncul jika tak ada solusi dari pemerintah pusat.
Topik
12 artikel
PPPK paruh waktu terancam PHK akibat batas 30 persen APBD. Risiko kemiskinan baru muncul jika tak ada solusi dari pemerintah pusat.
Pemkot Semarang sebut APBD masih sehat untuk gaji dan tunjangan ASN sehingga tak ada PHK PPPK di wilayah tersebut.
Pemprov Kalteng memastikan tidak ada PHK PPPK meski efisiensi anggaran berjalan, BKD tegaskan status ASN tetap aman.
DPRD Kutai Barat khawatir wacana PHK PPPK 2026 bisa meningkatkan pengangguran dan memicu masalah sosial jika tidak dikaji matang.
Pemkot Bandung pastikan tidak ada PHK PPPK, namun menahan anggaran dan rekrutmen demi menjaga belanja pegawai di bawah 30 persen APBD.
Beredar kabar BSU Rp600.000 cair Maret 2026 sebelum Lebaran. Kemnaker memberi penjelasan resmi dan mengingatkan masyarakat waspada hoaks.
Shell Indonesia alami kelangkaan BBM akibat regulasi impor baru, berdampak pada operasional SPBU hingga penyesuaian kerja karyawan.
Jawa Barat catat PHK tertinggi Agustus 2025 dengan 261 pekerja terdampak, menurut data Kemenaker. Tren naik 2 bulan berturut-turut.
Sebanyak 278 tenaga honorer di Deli Serdang akan terkena PHK dimulai 1 Mei 2025, BKPSDM ungkap alasannya, DPRD minta solusi Pemkab.
Sebanyak 8.400 karyawan PT Sritex alami PHK, perusahaan berhenti beroperasi 1 Maret 2025, begini nasib gaji dan pesangonnya.
Benar-benar jadi hantu paling menakutkan, efisiensi kerja bisa bikin PPPK kena PHK. Simak skenario dan aturan perundangannya
PSSI resmi putuskan kerja sama dengan Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah evaluasi panjang.