Tenggat 1 Oktober 2025, Nasib PPPK Tahap 2 Tahun 2024 di 21 Daerah Ini Terhambat
Sebanyak 21 daerah belum umumkan hasil seleksi PPPk tahap 2 tahun 2024, BKN desak karena masa tenggat pada 1 Oktober 2025.
Topik
12 artikel
Sebanyak 21 daerah belum umumkan hasil seleksi PPPk tahap 2 tahun 2024, BKN desak karena masa tenggat pada 1 Oktober 2025.
FKBPPPN meminta pusat desak Pemda untuk mengakomodasi tenaga honorer Satpol PP menjadi PPPK, ini daftar 54 daerah yang belum akomodasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pemda ikut memikul beban dana pensiunan PNS yang mencapai Rp976 triliun, sebut jadi PR bersama.
Kemendagri minta Pemda segera usulkan PPPK paruh Waktu, anggaran gjai sudah disiapkan dalam APBD juga bisa pakai BTT.
Kemendagri desak Pemda segera usulkan formasi untuk PPPK Paruh Waktu, yang diberikan tenggat hingga Oktober, September batas maksimal.
Kemendagri minta Pemda segera usulkan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Paruh Waktu, batas pengusulan September 2025. Jangan Telat!
Pemda mengeluarkan surat edaran untuk melarang ASN gadai SK untuk melakukan kredit utang ke Bank hingga pinjol untuk biaya konsumtif.
Pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 2 sudah diumumkan, ada honorer R3 dan R4 yang tidak lolos, begini kata Pemda agar tak ada PHK.
Khawatir pengangkatan PPPK Paruh Waktu diwarnai nepotisme, honorer minta Pemda kedepankan objektivitas dan transparan.
Kenaikan Gaji Berkala bagi ASN PPPK belum merata khususnya Blitar, dengan alasan Pemda kurang anggaran, minta regulasi dari pusat.
Pemerintah sudah telah menyalurkan THR TPG 2024 ke Pemda, namun ratusan guru di Manjene belum menerima juga, begini penjelasan BKAD.
Beberapa Pemda dan instansi masih menunggu pengumuman hasil seleksi PPPK Tahap 2 tahun 2024 dari BKN, akan dilakukan dari 16-25 Juni.