Dadang Supriatna Soroti Menyusutnya Otonomi Daerah, APKASI Dorong Revisi UU Pemda
APKASI mendorong revisi UU Pemda untuk memperkuat otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan pelayanan publik.
Topik
12 artikel
APKASI mendorong revisi UU Pemda untuk memperkuat otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan pelayanan publik.
PPPK Paruh Waktu menghadapi ketidakpastian status. Sejumlah daerah disebut mulai mengalihkan tenaga ke skema outsourcing.
Penyaluran gaji ke-13 ASN daerah masih lambat. Hingga awal Juni 2026, baru lima pemerintah daerah yang mencairkannya.
Rekrutmen GTT baru dinilai memperbesar beban anggaran daerah dan menghambat kepastian status PPPK paruh waktu di tengah aturan ASN.
Isu PPPK jadi dilema Pemda karena kebutuhan layanan tinggi bertabrakan dengan batas belanja pegawai maksimal 30 persen APBD.
Dalam Proses Percepat Pencairan THR ASN, Kemenkeu Pastikan Ketersediaan Anggaran dan Prosedur Teknis serta koordinasi pemda.
Ancaman Pembengkakan APBD: Dari 11 Juta Peserta JKN yang Nonaktif, Sebagian Reaktivasi Justru Dialihkan Menjadi Beban Pemda.
Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengalihan Wewenang SIM dan STNK dari Polri ke Pemda: Langkah Reformasi atau Tantangan Baru?
Nasib PPPK paruh waktu bergantung kebijakan pemda. Ada yang digaji nol rupiah, sementara kontrak hanya sampai September 2026.
Hingga 20 Januari 2026, pencairan TPG THR 100 persen tahun 2025 belum merata diterima para guru di daerah, begini penjelasan resminya.
TPG THR 100 persen belum cair di sejumlah daerah. Aturan pusat menegaskan hak guru tetap dibayar, dengan batas realisasi hingga Juni 2026.
Pemerintah pusat pastikan tunjangan sertifikasi guru dalam THR 100 persen dibayarkan oleh pemerintah daerah dengan waktu yang ditentukan.