Tenaga Honorer di Daerah Desak DPRD, Kami Ingin Jadi PPPK Paruh Waktu
Ribuan tenaga honorer di berbagai daerah menuntut DPRD memperjuangkan status mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.

Penulis
Penulis
Artikel terbaru · halaman 60
Ribuan tenaga honorer di berbagai daerah menuntut DPRD memperjuangkan status mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.
Pemkot Tasikmalaya menyiapkan pelantikan 1.885 PPPK paruh waktu 2025, administrasi kini dalam tahap finalisasi.
Sebanyak 1.035 calon PPPK Paruh Waktu di Kota Payakumbuh mengikuti sosialisasi resmi, menandai dimulainya implementasi kebijakan di daerah.
Kebijakan PPPK Paruh Waktu 2025 memberi harapan bagi honorer, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal status, gaji, dan masa depan kerja.
Atalia Praratya dari Komisi VIII DPR RI menyerukan keadilan pendidikan dan menolak diskriminasi antara sekolah negeri dan madrasah.
Sebanyak 8.533 PPPK Paruh Waktu di Kota Medan resmi menerima SK pengangkatan dari Wali Kota Rico Waas, langkah perkuat layanan publik.
Ribuan tenaga honorer gagal masuk formasi PPPK Paruh Waktu dan kini menuntut kejelasan status kerja mereka.
Sebanyak 65 pegawai BPBD Balangan resmi diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Rahmi ingatkan pentingnya komitmen dan dedikasi kerja.
Sebanyak 1.499 PPPK paruh waktu Pemprov Kepri resmi menerima SK pengangkatan dari Wakil Gubernur di momen Hari Pahlawan.
Bupati Boltim Oskar Manoppo menyerahkan SK PPPK paruh waktu kepada 798 tenaga honorer, menandai babak baru pelayanan publik daerah.
Skema PPPK Paruh Waktu hadapi kendala serius mulai dari formasi terbatas, keterbatasan anggaran, hingga masalah data non ASN eksisting.
Polemik PPPK minta jadi PNS kembali mencuat. Pemerintah menegaskan alih status tak bisa otomatis karena aturan sudah jelas.
Pelantikan 325 PPPK Rejang Lebong tinggal menunggu verifikasi akhir dari BKN sebelum resmi dilantik akhir tahun 2025.
Guru PPPK kecewa janji pemerintah soal transfer tunjangan profesi guru (TPG) tiap bulan tak kunjung terealisasi.
PGRI Bangka Belitung desak pemerintah pastikan gaji guru tidak terlambat, TPP kembali normal, dan status PPPK paruh waktu diperjelas.
PPPK paruh waktu dilarang pindah instansi sembarangan. Jika memaksa, statusnya bisa langsung dianggap mengundurkan diri.
Status pensiun PPPK paruh waktu belum jelas, sementara PPPK penuh waktu mulai dapat hak pensiun layaknya ASN tetap.
Pemerintah pastikan melalui skema PPPK Paruh Waktu, tidak ada tenaga honorer yang tertinggal atau diberhentikan akibat penghapusan status ho
Perbedaan PPPK Paruh Waktu dan Penuh Waktu mencakup jam kerja, masa kontrak, hingga gaji dan peluang karier dalam sistem ASN 2025.
Skema PPPK Paruh Waktu ditargetkan menjadi solusi bagi ribuan tenaga honorer tanpa status ASN yang kini mendapat kepastian hukum.
Pegawai non-ASN khawatir status PPPK Paruh Waktu tak otomatis jadi penuh waktu setelah setahun masa kontrak kerja.
BKN resmi terbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata cara penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu di seluruh instansi.
Pemerintah atur tunjangan dan jam kerja PPPK Paruh Waktu lebih fleksibel dan proporsional, disesuaikan dengan UMP serta tanggung jawab kerja
Gaji PPPK Paruh Waktu 2025 akan disesuaikan dengan UMP tiap provinsi dan penghasilan terakhir, bisa setara ASN penuh waktu.