Jakarta, POJOKSATU.id - Rencana revisi Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI menjadi topik utama dalam pertemuan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco mengungkapkan pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 19 November 2026 itu merupakan bagian dari koordinasi pemerintah dengan DPR menjelang pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut Dasco, Sjafrie menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan untuk mengusulkan perubahan terhadap dua undang-undang tersebut. 

Koordinasi dilakukan karena pembahasan dan proses legislasi berada dalam kewenangan DPR.

"Nah, kemudian Pak Sjafrie itu kemudian mengkomunikasikan dan koordinasi, baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawai badan legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-Undang Pertahanan maupun kemudian Undang-Undang TNI," ungkap Dasco di kompleks parlemen, Jumat, 20 November 2026.

Dia menegaskan, pertemuan tersebut tidak membahas persoalan politik ataupun kepentingan lain di luar agenda legislasi. 

Bahkan, Dasco membenarkan bahwa pertemuan itu berlangsung hanya antara dirinya dan Sjafrie.

"Nggak ada. Kami bahas itu saja kemarin itu masalah Undang-Undang Pertahanan dan rencana Prolegnas untuk ke depan demikian," ungkapnya.

"Ya, saya ketemu, ya memang berdua saja, tapi kita ya bicara itu saja," tambah dia.

Dasco juga menilai komunikasi tersebut sebagai hal lumrah. DPR dan Kementerian Pertahanan merupakan mitra kerja yang perlu berkoordinasi, terlebih ketika pemerintah memiliki rencana mengajukan perubahan regulasi.

Dia mengaku sudah mengenal Sjafrie dengan baik sehingga pertemuan tersebut dianggap sebagai koordinasi biasa antara kedua pihak.

Revisi UU Harus Lewati Mekanisme DPR

Meski menyatakan mendukung upaya memperkuat pertahanan negara, Dasco mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri atas nama DPR.

Menurut dia, setiap rencana revisi undang-undang harus melibatkan komisi terkait serta dibahas melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

"Ya kan, kalau soal setuju, nggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara. Tetapi, kan saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri, karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR, ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial," ujarnya.

Karena itu, usulan perubahan UU Pertahanan maupun UU TNI nantinya perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan DPR lainnya. 

Proses pembahasan juga harus melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasco menjelaskan, hingga pertemuan tersebut berlangsung, usulan revisi belum disampaikan secara resmi kepada DPR. 

Pembicaraan dengan Sjafrie masih sebatas koordinasi awal.

"Sehingga, hal tersebut perlu kemudian di rapat pimpinan, kemudian rapat Badan Musyawarah, dan lain-lain sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Ya, kan itu kan belum resmi, baru koordinasi, nanti kalau usulan resminya masuk, baru kan kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR," imbuhnya.***