MEDAN, POJOKSATU.id - Kemandirian penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih menjadi salah satu perhatian Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ia mengusulkan agar mekanisme pemungutan suara bagi penyandang tunanetra mendapat perhatian khusus, termasuk melalui pemanfaatan teknologi audio.
Menurut Rico, proses pemungutan suara seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
Fasilitas di tempat pemungutan suara (TPS) perlu dirancang agar pemilih disabilitas maupun lanjut usia (lansia) dapat menggunakan hak politiknya tanpa hambatan.
Persoalan tersebut disampaikan Rico saat menerima kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI untuk menghimpun masukan terkait penyusunan RUU Pemilu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).
Rico menilai mekanisme pendampingan terhadap pemilih tunanetra saat berada di bilik suara perlu dievaluasi. Sebab, ketergantungan kepada orang lain berpotensi membuka ruang intervensi terhadap pilihan politik pemilih.
Karena itu, ia mengusulkan agar penggunaan teknologi braille tetap dipertimbangkan atau dikembangkan dengan alternatif sistem audio yang memungkinkan pemilih mengetahui informasi surat suara secara mandiri.
Selain aksesibilitas bagi pemilih rentan, Rico juga menyoroti keterbatasan informasi mengenai calon anggota legislatif yang akan dipilih masyarakat.
Ia mengusulkan adanya sistem informasi terpadu yang menyediakan profil kandidat secara terbuka.
Informasi tersebut mencakup latar belakang partai politik, pendidikan, kredibilitas, pandangan politik hingga ideologi masing-masing calon.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu masyarakat mengenali kandidat sebelum menentukan pilihan di bilik suara.
Dengan demikian, pemilih tidak hanya mengenal calon berdasarkan popularitas atau informasi kampanye, tetapi juga memiliki kesempatan menilai rekam jejak dan pemikirannya.
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pemilu tengah dikebut. Rancangan regulasi tersebut memuat lebih dari 400 pasal dan ditargetkan rampung sebelum Februari mendatang.
Dede turut menyoroti sejumlah persoalan penyelenggaraan pemilu di Sumatera Utara.
Beberapa di antaranya adalah tingginya laporan dugaan pelanggaran yang diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, serta persoalan netralitas aparatur dan penyelenggara pemilu.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk dalam memperbaiki sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar partisipasi politik tumbuh secara sukarela.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut penyelenggaraan pemilu membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga lima aspek utama, yakni profesionalitas penyelenggaraan, demokrasi dan akuntabilitas peserta pemilu, partisipasi pemilih, netralitas penyelenggara negara, serta kondusivitas daerah.
Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Pemilu, sehingga regulasi mendatang mampu memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menjamin hak politik seluruh lapisan masyarakat.








