JAKARTA, POJOKSATU.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan terkait dorongan sejumlah pihak yang mengusulkan namanya untuk menduduki jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dasco mengingatkan bahwa penentuan calon wakil presiden harus tetap mengacu pada kewenangan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta agar berbagai pihak tidak mendahului proses yang telah ditetapkan melalui ketentuan perundang-undangan.

Dasco menjelaskan, presiden mempunyai hak untuk mengajukan nama calon wapres yang nantinya disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR," kata Dasco.

Menurut Dasco, aturan tersebut sudah memberikan kejelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan kandidat untuk mengisi jabatan wakil presiden.

Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk menghargai ketentuan hukum tersebut, terlepas dari banyaknya dukungan yang diberikan kepada tokoh tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco turut menanggapi kemunculan sejumlah nama dari internal Partai Gerindra yang ikut diperbincangkan dalam bursa calon wapres.

Selain dirinya, terdapat nama Menteri Luar Negeri Sugiono serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat.

Dasco menilai kemunculan nama-nama tersebut tidak terlepas dari kapasitas mereka sebagai kader Partai Gerindra.

Ia bahkan menyebut Sugiono dan Ahmad Muzani sebagai bagian dari kader unggulan partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Ya nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra, ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani," ujarnya.

Dasco kemudian kembali menekankan pentingnya menghormati kewenangan Presiden Prabowo dalam proses penentuan calon wakil presiden.

Ia mengingatkan bahwa pengajuan kandidat kepada MPR bukan dilakukan tanpa dasar, melainkan telah memiliki aturan yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

"Namun itu tadi kami sampaikan bahwa mari kita hormati hak presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Dengan pernyataan tersebut, Dasco menegaskan bahwa berbagai aspirasi mengenai sosok yang dinilai layak menjadi wapres tetap perlu ditempatkan sesuai mekanisme hukum dan kewenangan presiden.***