JAKARTA, POJOKSATU.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan antara dua figur dekat Presiden Prabowo Subianto tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam, sejak Sjafrie tiba sekitar pukul 13.55 WIB hingga selesai pada pukul 14.59 WIB.

Momen pertemuan ini mencuri perhatian publik karena terjadi di tengah dinamika politik seputar bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, di mana nama Sjafrie dan Dasco sama-sama santer dikabarkan masuk dalam radar pertimbangan Presiden Prabowo.

Namun, Sjafrie menegaskan bahwa kedatangannya ke Senayan murni untuk membahas rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

“Saya yang punya inisiatif bicara. Teman-teman sekalian, terima kasih. Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco,” ujar Sjafrie kepada wartawan usai pertemuan, Kamis (19/11/2026).

Sjafrie menambahkan, selain bertemu Dasco, ia juga mengagendakan konsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto selaku mitra kerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk bertukar pikiran mengenai rencana revisi regulasi tersebut.

Menurut Sjafrie, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah berusia lebih dari dua dekade dan belum pernah disempurnakan, berbeda dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah mengalami revisi.

“Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” ungkapnya.

Usai berdiskusi dengan Dasco, mantan Pangdam Jaya itu langsung menemui Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto untuk membahas langkah teknis pembentukan kelompok kerja penyusunan draf revisi.

“Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” jelasnya.

Sjafrie mencontohkan salah satu poin krusial yang perlu dimasukkan dalam revisi mendatang, yakni penegasan mengenai konsep strategi pertahanan defensif aktif yang belum tersurat dalam undang-undang lama.

“Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut,” tutur Sjafrie.

Ia pun kembali menegaskan bahwa substansi pembahasan dalam kunjungannya kali ini hanya berfokus pada agenda legislasi pertahanan tersebut.

“Itu yang saya bicarakan dengan Pak Sufmi Dasco dan itu yang saya bicarakan dengan Pak Utut,” pungkasnya***