Jakarta, POJOKSATU.id - Penyidik Bareskrim Polri menyelidiki dugaan penggunaan sebuah rumah di Bogor sebagai posko dalam perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Rumah tersebut diduga berkaitan dengan Kombes Pol Iman Imanuddin.
Temuan itu terungkap setelah tim Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut salah satu rumah yang diperiksa memiliki indikasi digunakan sebagai posko.
"Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi KBP IM," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.
Penggeledahan tersebut dimulai pada Kamis, 19 November 2026 malam.
Lokasinya tersebar di wilayah Bogor dan Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
Susatyo menjelaskan, penyidik memeriksa lima rumah di wilayah Bogor yang berkaitan dengan Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.
Selain itu, terdapat satu lokasi lain di Curug, Tangerang, yang turut digeledah.
Meski demikian, penyidik belum membeberkan secara terperinci hasil pemeriksaan maupun kepemilikan rumah yang berada di Tangerang.
"Kegiatan saat ini masih berlangsung. Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat presscon (konferensi pers)," ujarnya.
Sebelum penggeledahan di Bogor dan Tangerang, penyidik juga mendatangi sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026 malam.
Lokasi tersebut disebut digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi Santoso.
"Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi)," kata Susatyo, Rabu, 18 November 2026.
Kasus Makar Berawal dari Pengembangan Dugaan Penyadapan
Perkara dugaan makar yang sedang diselidiki Bareskrim ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.
Hingga Jumat, 20 November 2026, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Namun, dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang berkaitan dengan pengembangannya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam perkara penyadapan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum sesuai dugaan peran masing-masing pihak.
Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penyadapan, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, terdapat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai dugaan akses ilegal.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan keterlibatan bersama dalam tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Dua Perwira Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Di luar proses pidana, Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November 2026.
Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Namun, keduanya mengajukan banding atas putusan etik tersebut.
Sementara itu, tiga tersangka kasus dugaan penyadapan telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Adapun Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.***







