JAKARTA, POJOKSATU.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Melalui regulasi baru ini, objek perampasan aset tidak terbatas pada kekayaan yang diperoleh dari praktik korupsi.

Ada sejumlah tindak kejahatan lain yang juga dapat menjadi dasar penerapan mekanisme tersebut.

Setidaknya, enam kategori tindak pidana di luar korupsi turut dimasukkan ke dalam ruang lingkup pengaturan UU Perampasan Aset.

Pengaturan mengenai jenis kejahatan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat 1.

Adapun Pasal 3 menguraikan dua jalur yang dapat digunakan untuk melaksanakan perampasan aset.

Jalur pertama dilakukan dengan mengacu pada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara jalur kedua memungkinkan perampasan kekayaan dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Berikut daftar enam tindak pidana selain korupsi yang turut menjadi cakupan UU Perampasan Aset:

1. Kejahatan narkotika dan psikotropika. Mencakup berbagai perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan narkotika maupun zat psikotropika.

2. Terorisme dan pendanaan terorisme. Meliputi tindakan teror serta aktivitas penyediaan atau penyaluran dana untuk menunjang kegiatan terorisme.

3. Penyelundupan manusia. Berkaitan dengan tindakan memfasilitasi perpindahan orang secara ilegal melalui jalur yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Termasuk kegiatan memasukkan, mengeluarkan, atau mendistribusikan berbagai perlengkapan dan material berbahaya secara ilegal.

5. Perdagangan orang. Merupakan kejahatan yang melibatkan proses perekrutan, pemindahan, maupun eksploitasi seseorang untuk memperoleh keuntungan.

6. Penggelapan menggunakan teknologi informasi. Kategori ini mencakup tindakan penggelapan yang memanfaatkan perangkat atau sistem teknologi informasi dan/atau memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara luas.

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 juga menjelaskan bahwa penerapan perampasan aset, baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 ayat 1.

Sementara itu, keputusan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut diambil melalui Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung jalannya sidang pengesahan.

Dalam kesempatan itu, ia didampingi empat Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, serta Cucun Ahmad Syamsurizal.

Dari keseluruhan 573 anggota DPR, sebanyak 361 orang tercatat menghadiri rapat atau membubuhkan tanda tangan kehadiran.

Perwakilan dari seluruh fraksi di parlemen juga tercatat mengikuti agenda tersebut.

Sebelum mengetuk keputusan pengesahan, Puan terlebih dahulu meminta pendapat masing-masing fraksi mengenai kelanjutan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan dalam rapat.

Seluruh peserta sidang kemudian menyampaikan persetujuan atas pengesahan regulasi tersebut.

Pengesahan ini menandai disetujuinya payung hukum perampasan aset yang mencakup tindak pidana korupsi serta sejumlah kejahatan lainnya sesuai dengan kategori yang ditetapkan dalam undang-undang.***