POJOKSATU.id - Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024-2029 menjadi sorotan publik. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 191 dari 580 anggota DPR tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.
Menariknya, kategori tersebut juga mencakup anggota legislatif yang menempuh pendidikan melalui program kesetaraan Paket C.
Komisioner KPU Idham Holik membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).
"Benar," ujar Idham ketika ditanya mengenai keberadaan anggota DPR RI lulusan Paket C.
Meski demikian, Idham tidak mengungkapkan jumlah pasti anggota DPR yang memiliki ijazah Paket C.
Pendidikan 191 Anggota DPR Setara SMA
Berdasarkan pendataan KPU terhadap 580 anggota DPR, kelompok berpendidikan SMA atau sederajat menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
Data tersebut dihimpun dari pemeriksaan dokumen ijazah saat pencalonan, termasuk anggota pengganti antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.
Berikut rinciannya:
SMA atau sederajat: 191 orang.
Diploma tiga (D3): 1 orang.
Sarjana (S1): 146 orang.
Magister (S2): 168 orang.
Doktor (S3): 74 orang.
Idham menegaskan seluruh calon anggota legislatif yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah memenuhi persyaratan pendidikan minimum.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
Aturan itu mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota minimal tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.
Dengan demikian, ijazah Paket C dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan minimum pencalonan anggota legislatif karena diakui setara dengan SMA.
Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 23 Ribu Tanda Tangan
Sorotan terhadap latar belakang pendidikan anggota DPR semakin menguat setelah muncul petisi yang mendesak seluruh wakil rakyat membuka dokumen ijazah mereka.
Petisi berjudul Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali! diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026.
Dalam petisinya, Farida menilai masyarakat berhak mengetahui keabsahan kualifikasi pendidikan para pembuat kebijakan.
"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulis Farida.
Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan.
Pertama, pimpinan DPR RI diminta mewajibkan seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Kedua, KPU dan kementerian terkait didesak memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasilnya juga diminta dapat diakses masyarakat.
Ketiga, seluruh anggota DPR RI diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah sebagai bentuk pembuktian integritas dan upaya memulihkan kepercayaan publik.
Hingga Rabu (18/11/2026) pukul 18.46 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 23.056 tanda tangan terverifikasi.
Dasco dan Saan Tanggapi Desakan Publik
Desakan tersebut mendapat tanggapan dari pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dokumen persyaratan pendidikan anggota legislatif sebenarnya dapat ditelusuri melalui KPU.
"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11/2026).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menyatakan masyarakat dapat menelusuri riwayat pendidikan anggota dewan melalui laman resmi DPR maupun KPU.
"Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa ditelusuri. Ada laman DPR yang bisa melihat latar belakang anggota DPR," kata Saan.
Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi opini bahwa latar belakang pendidikan seluruh anggota DPR bermasalah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan persoalan verifikasi keabsahan ijazah kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang.
"Terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Lalu juga menghormati desakan masyarakat dan menilai anggota DPR sebagai pejabat publik memang dituntut terbuka mengenai rekam jejak serta latar belakang pendidikannya.
Di sisi lain, KPU telah memastikan seluruh anggota DPR memenuhi persyaratan pendidikan minimum.
Namun, tuntutan petisi lebih jauh dari sekadar pemenuhan administrasi pencalonan, yakni keterbukaan dokumen dan verifikasi ulang yang hasilnya bisa diketahui masyarakat.
Kini, perhatian publik tertuju pada kesediaan para wakil rakyat membuka dokumen pendidikan mereka secara langsung. ***





