POJOKSATU.id - Sebanyak 2,8 juta guru di Indonesia telah memiliki sertifikat pendidik melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Capaian tersebut setara dengan 93 persen dari keseluruhan guru yang menjadi sasaran sertifikasi pemerintah.

Percepatan sertifikasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selama 2024 dan 2025 menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah guru bersertifikat pendidik.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, percepatan tersebut terutama dilakukan melalui PPG Guru Tertentu atau yang sebelumnya dikenal sebagai PPG Dalam Jabatan.

Program ini menyasar guru yang sudah aktif mengajar, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik.

"Dalam 2 tahun terakhir ini, kita berhasil melakukan percepatan untuk PPG Guru Tertentu, sehingga jumlah guru tersertifikasi di Indonesia kini sudah 93% atau 2,8 juta," kata Nunuk.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Langit Seduh Rooftop, 101 Urban, Jalan Taman Kebon Sirih 1, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

242 Ribu Guru Belum Tersertifikasi, Ditargetkan Tuntas 3 Tahun

Meski jumlah guru bersertifikat pendidik telah mencapai 2,8 juta orang, pekerjaan pemerintah belum selesai.

Sekretaris Ditjen GTK Kemendikdasmen Temu Ismail memaparkan, masih terdapat 242.867 guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dari total sekitar 2,9 juta guru di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 86.958 guru sedang menjalani pendidikan profesi melalui PPG Guru Tertentu.

Pelaksanaan program melibatkan 172 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara.

Temu juga menyebut capaian program PPG pada 2026 mengalami peningkatan sebesar 43 persen dibandingkan 2020.

Kemendikdasmen menargetkan seluruh guru yang belum tersertifikasi dapat menyelesaikan pendidikan profesi dalam kurun waktu tiga tahun.

Target tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat masih ada ratusan ribu pendidik yang harus mendapatkan kesempatan mengikuti PPG.

Sertifikasi PPG Menjadi Syarat Mendapatkan Tunjangan Profesi

Percepatan sertifikasi guru juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan tenaga pendidik.

Sertifikat pendidik menjadi salah satu persyaratan utama untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG), sepanjang guru memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan penerima lainnya.

Besaran TPG dibedakan berdasarkan status kepegawaian.

Guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan.

Sementara itu, guru non-ASN memperoleh TPG sebesar Rp2 juta per bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kepemilikan sertifikat pendidik tidak hanya menjadi pengakuan atas kompetensi profesional guru, tetapi juga membuka akses terhadap tunjangan profesi.

92.001 Lulusan PPG Calon Guru Selama 2022-2025

Selain mempercepat sertifikasi guru yang sudah mengajar, Kemendikdasmen juga menyiapkan pendidik baru melalui PPG Calon Guru atau sebelumnya dikenal sebagai PPG Prajabatan.

Program ini diperuntukkan bagi lulusan sarjana (S1) atau diploma empat (D4) yang ingin mempersiapkan diri memasuki profesi guru.

Temu Ismail mengungkapkan, jumlah lulusan PPG Calon Guru selama periode 2022 hingga 2025 telah mencapai 92.001 orang.

"Nah total sampai saat ini lebih dari 92 ribu atau tepatnya 92.001 orang lulusan PPG Calon Guru (sepanjang 2022-2025)," ujar Temu.

Keberadaan dua jalur PPG tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan sertifikasi melalui dua sasaran berbeda.

PPG Guru Tertentu ditujukan kepada pendidik yang sudah menjalankan tugas mengajar, sedangkan PPG Calon Guru mempersiapkan lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia pendidikan.

Guru Sudah Sertifikasi tetapi Belum Mendapat TPG, Ini Penyebabnya

Di balik percepatan sertifikasi, persoalan lain yang menjadi perhatian Kemendikdasmen adalah pemerataan distribusi dan penempatan guru.

Nunuk menjelaskan, masih ada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi karena persoalan distribusi tenaga pengajar yang belum merata.

Kondisi tersebut dapat terjadi ketika jumlah guru menumpuk di wilayah atau sekolah tertentu, sementara satuan pendidikan lainnya masih membutuhkan tenaga pendidik.

"Kalau misalnya masih ada guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan, dikarenakan distribusi atau penempatan mereka itu tidak merata atau menumpuk," ungkap Nunuk.

Ia menjelaskan, kewenangan sertifikasi guru berada di tangan Kemendikdasmen. Namun, pengaturan distribusi dan penempatan tenaga pendidik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Kewajiban mendistribusikan itu belum berjalan dengan baik," sambungnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen menyiapkan transformasi atau restrukturisasi tata kelola guru.

Langkah ini diharapkan dapat membuat pengaturan kebutuhan dan penempatan tenaga pendidik lebih terstruktur, sehingga tidak terjadi penumpukan guru di lokasi tertentu.

"Maka nanti kita akan ada transformasi atau restrukturisasi tata kelola guru agar kita bisa menata dengan baik," ungkap Nunuk lagi. ***