POJOKSATU.id - Kabar baik bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah memastikan akan menyiapkan formasi guru dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027.
Formasi tersebut menjadi salah satu bentuk afirmasi Kemenag dalam memberikan kepastian karier bagi tenaga pendidik, termasuk guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tak hanya membuka kesempatan menjadi PNS, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru.
Mulai dari percepatan sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru, jaminan kesehatan gratis bagi lebih dari 100.000 guru non-ASN, hingga pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program afirmasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap para pendidik.
"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Nasaruddin seusai acara Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di halaman kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, keberhasilan para pejabat dan pemimpin bangsa tidak terlepas dari jasa para guru yang telah mendidik dan membimbing mereka.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan pengabdian para pendidik mendapatkan perhatian, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian.
Formasi Guru CPNS 2027 Dibuka untuk Umum dan PPPK
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menjelaskan, pihaknya telah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hasil koordinasi tersebut menjadi dasar penyiapan formasi CPNS guru binaan Kemenag yang akan mulai bergulir secara bertahap pada 2027.
Kesempatan mengikuti seleksi tidak hanya diberikan kepada pelamar umum. Guru yang sudah berstatus PPPK juga berpeluang mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan batas usia.
Salah satu kriteria yang disampaikan Suyitno adalah guru PPPK dengan usia paling tinggi 35 tahun.
"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," terangnya.
Dengan demikian, guru madrasah berstatus PPPK yang ingin beralih menjadi PNS memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Guru PPPK yang Tidak Lulus CPNS 2027 Tetap Aman
Selain menyiapkan formasi, Kemenag juga memberikan perhatian terhadap status kepegawaian guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS.
Pemerintah menyiapkan jaminan agar guru PPPK tidak kehilangan status kepegawaiannya apabila belum berhasil lolos seleksi CPNS 2027.
Artinya, mereka tetap berstatus sebagai PPPK meskipun belum berhasil mendapatkan formasi PNS.
Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perlindungan agar guru tidak harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan ketika mencoba mengikuti seleksi peningkatan status kepegawaian.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.
"Selain itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah juga akan mengangkat para guru paruh waktu menjadi PPPK," ujar Suyitno.
Sertifikasi untuk Lebih dari 50.000 Guru
Afirmasi Kemenag pada peringatan HGN 2026 tidak hanya menyangkut formasi CPNS dan status kepegawaian.
Pemerintah juga mempercepat peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru melalui program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 pendidik.
Program tersebut dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan dan akan disusul dengan penambahan gelombang berikutnya.
Sertifikasi menjadi salah satu program penting karena berkaitan dengan pengakuan profesionalitas guru sekaligus pemenuhan persyaratan untuk memperoleh tunjangan profesi sesuai ketentuan.
Melalui program ini, Kemenag berupaya memperluas kesempatan guru madrasah dan guru pendidikan agama untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
100 Ribu Guru Non-ASN Dapat BPJS Kesehatan Gratis
Perhatian khusus juga diberikan kepada guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK.
Kemenag menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan gratis bagi lebih dari 100.000 guru non-ASN pada 2026.
Program tersebut ditujukan kepada guru yang selama ini belum masuk dalam kategori ASN, baik PNS maupun PPPK.
Suyitno menjelaskan, anggaran untuk program perlindungan kesehatan tersebut telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan.
Penyalurannya saat ini tinggal menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," tandas Suyitno.
Selain jaminan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang pemberian beasiswa bagi anak guru apabila terjadi musibah atau risiko tertentu.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari rangkaian perhatian pemerintah terhadap guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.
Bagi para pendidik yang selama ini mengabdikan diri di madrasah maupun sekolah, kepastian formasi CPNS, perlindungan status PPPK, dan jaminan kesehatan tentu menjadi hal yang dinantikan. Kini, perhatian berikutnya tertuju pada realisasi formasi dan mekanisme pelaksanaan program yang disiapkan mulai 2027. ***





