POJOKSATU.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) untuk mencegah kekerasan, intoleransi, dan polarisasi di lingkungan pendidikan.
Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung penerapan kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026.
Penguatan LKLB dinilai semakin relevan di tengah meningkatnya kasus kekerasan di satuan pendidikan, maraknya misinformasi di ruang digital, hingga risiko polarisasi akibat perbedaan identitas dan keyakinan.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan, kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman memiliki empat aspek utama.
Keempatnya meliputi pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.
"Apalagi teman-teman juga sering ya melihat di media sosial adanya kekerasan yang dilakukan anak-anak itu tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku," kata Suharti.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-acara International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy (ICCCRL) 2026, Kamis (19/11/2026).
Kekerasan Sekolah hingga Ancaman Hoaks Berbasis AI
Suharti menjelaskan, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya melibatkan hubungan antarsiswa.
Dalam sejumlah kasus, relasi antara guru dan siswa juga dapat menjadi bagian dari persoalan kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban.
Di luar lingkungan sekolah, peserta didik juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital.
Arus informasi yang cepat, hoaks berbasis kecerdasan buatan (AI), serta polarisasi di media sosial menjadi risiko yang perlu diantisipasi.
Suharti turut menyoroti rata-rata waktu menatap layar atau screen time yang mencapai 7,3 jam.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak bisa hanya berorientasi pada pencapaian akademik.
Sekolah juga harus membangun karakter peserta didik agar mampu menghargai perbedaan, berdialog, dan bekerja sama dengan orang lain.
Karena itu, nilai-nilai karakter dan inklusivitas perlu diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
Pelaksanaannya juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Institut Leimena dan pemerintah daerah.
LKLB untuk Mencegah Prasangka dan Polarisasi
Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan kerja sama dengan Kemendikdasmen kini semakin diarahkan untuk mendukung implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.
Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melibatkan pemerintah daerah dalam penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Matius mencontohkan peresmian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku melalui dinas pendidikan setempat.
Ia juga mengutip Global Risk Report 2026 dari World Economic Forum yang menempatkan polarisasi masyarakat sebagai risiko global terbesar ketiga dalam dua tahun ke depan.
Menurut Matius, pendekatan LKLB perlu diterapkan dengan merancang pertemuan antarkelompok yang mampu membangun kesadaran tentang kepentingan dan nilai kemanusiaan bersama.
Dengan begitu, interaksi antarkelompok yang berbeda tidak justru memperkuat prasangka dan kesalahpahaman.
Pendekatan ini menempatkan dialog dan pemahaman lintas budaya sebagai bagian penting dalam membangun hubungan sosial yang lebih inklusif.
Pemahaman Agama Sendiri dan Agama Lain
Senior Fellow Institut Leimena, Alwi Shihab, juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap ajaran agama sendiri sekaligus pengenalan terhadap ajaran agama lain.
Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap kedua hal tersebut dapat membantu menekan sikap intoleransi dan fanatisme.
Ketika masyarakat memahami titik temu di antara perbedaan keyakinan, peluang untuk membangun kerja sama dan kehidupan yang harmonis akan semakin terbuka.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ismunandar, menyatakan Kementerian Kebudayaan turut mendukung penguatan nilai kearifan lokal dan budaya digital yang inklusif serta bertanggung jawab.
Dukungan tersebut juga dilakukan melalui adopsi literasi dan etika AI dalam program Day of AI Indonesia.
Program ini diarahkan agar generasi muda tidak hanya mampu menggunakan teknologi kecerdasan buatan, tetapi juga memahami etika pemanfaatannya.
Di tengah semakin dekatnya teknologi dengan kehidupan anak-anak, kemampuan menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan menjadi hal yang perlu terus dibangun, termasuk sejak mereka berada di bangku sekolah. ***





