MEDAN, POJOKSATU.id - Penguatan layanan khusus stroke di rumah sakit menjadi salah satu agenda yang didorong Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI).
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan pasien sekaligus menekan risiko kematian dan kecacatan akibat penyakit pembuluh darah otak.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Kongres Nasional (KONAS) XI PERDOSNI yang digelar bersamaan dengan 20th Asian Oceanian Congress of Neurology (AOCN XX) di Medan, 18-22 November 2026.
Ketua Pengurus Pusat PERDOSNI, Dr. dr. Dodik Tugasworo P, Sp.N(K), MH.Kes, mengatakan penanganan stroke membutuhkan sistem pelayanan yang terorganisasi.
Sebab, dalam kondisi stroke akut, kecepatan diagnosis dan pemberian terapi sangat menentukan keselamatan jaringan otak pasien.
Prinsip time is brain menjadi hal penting dalam penanganan penyakit tersebut. Semakin lama pasien mendapatkan pertolongan, semakin besar risiko kerusakan sel otak yang berujung pada kecacatan permanen.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stroke di Indonesia mencapai 8,3 per 1.000 penduduk. Penyakit ini juga menjadi salah satu penyebab utama kematian di Tanah Air.
Besarnya beban stroke turut terlihat dari pembiayaan kesehatan. BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran untuk penanganan stroke mencapai Rp7,2 triliun pada 2025.
Menurut Dodik, salah satu upaya yang perlu diprioritaskan adalah pembentukan stroke unit atau unit perawatan stroke terorganisasi di rumah sakit.
Layanan ini melibatkan tim multidisiplin yang bekerja berdasarkan protokol penanganan terstandar.
Ada lima aspek utama dalam pelayanan unit stroke, yakni kecepatan diagnosis dan keputusan terapi, pemantauan kondisi fisiologis pasien, pencegahan komplikasi, mobilisasi dan rehabilitasi dini, serta edukasi dan pencegahan stroke berulang.
Manfaat unit stroke tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keselamatan pasien, tetapi juga efisiensi pelayanan rumah sakit.
Dodik memaparkan, setiap 100 pasien yang dirawat di unit stroke dibandingkan dengan bangsal umum, terdapat tambahan dua orang yang bertahan hidup, enam orang dapat kembali ke rumah, dan enam orang mampu hidup mandiri setelah satu tahun.
Meskipun biaya perawatan harian dapat meningkat sekitar 16 persen, penerapan unit stroke dapat menekan lama rawat inap hingga 30 persen.
Dengan demikian, pengembangan layanan tersebut dinilai memberikan manfaat bagi pasien sekaligus institusi kesehatan.
Namun, kesiapan rumah sakit dalam menangani stroke masih menghadapi berbagai kendala. Keterlambatan penanganan dapat terjadi sejak sebelum pasien tiba di rumah sakit, antara lain karena keluarga tidak mengenali gejala awal, sistem triase ambulans belum terintegrasi, serta keterbatasan fasilitas CT scan yang beroperasi selama 24 jam.
Data Program Pengampuan Stroke hingga April 2026 menunjukkan, dari target 514 kabupaten/kota, baru 231 daerah yang mampu melakukan trombolisis atau pelarutan sumbatan pembuluh darah otak. Sementara itu, baru 81 daerah yang memiliki kemampuan melakukan trombektomi.
PERDOSNI juga mendorong penguatan standar pelayanan stroke melalui pembentukan unit khusus dan jejaring tele-stroke. Upaya ini diharapkan dapat membantu rumah sakit yang memiliki keterbatasan tenaga ahli memperoleh dukungan dari pusat pengampuan.
Selain penguatan fasilitas, kongres yang mengusung tema 'Inovasi dalam Neurologi: Menjembatani Penelitian dan Perawatan Pasien' tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan bagi dokter spesialis, peneliti, dan praktisi kesehatan dari berbagai negara.
Berbagai perkembangan dalam diagnostik, terapi, neuroimaging, genetika, dan teknologi digital dibahas untuk mendorong penerapan hasil penelitian ke dalam praktik pelayanan pasien.
Menurut Ketua Umum PP Perdosni 2026-2029 Prof. Dr. dr. Muhammad Akbar, SpN(K) di tengah kebutuhan penguatan layanan tersebut, pemerataan tenaga medis masih menjadi pekerjaan rumah.
Hal tersebut dikuatkan dengan statement dari Ketua Kolegium Neurologi, Prof. Dr. dr. Syahrul, SpN(K), yang mengatakan bahwa Sumatera Utara, distribusi dokter spesialis neurologi belum merata.
"Bahkan, Kepulauan Nias saat ini hanya memiliki dua dokter spesialis neurologi untuk melayani masyarakat di wilayah tersebut." ujarnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penyakit saraf tidak cukup hanya melalui inovasi teknologi dan pengembangan fasilitas rumah sakit, tetapi juga membutuhkan pemerataan tenaga spesialis hingga wilayah kepulauan dan daerah terpencil.






