JEMBER, POJOKSATU.id - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jember mengungkapkan jika tidak ada pelarangan total kegiatan sound horeg.
Hal itu untuk menjawab keresahan dari ribuan penggiat sound horeg yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember, Senin (16/11/2026) lalu.
Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono menjelaskan jika dalam rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah dikerjakan hanya mengatur soal tata cara dan ambang batas sound system yang diperbolehkan.
Hanan menegaskan bahwa DPRD Jember bersama eksekutif tidak pernah mengeluarkan aturan yang bersifat melarang total operasional sound system atau sound horeg di wilayah Kabupaten Jember.
"Kalau saya cerita perda di Jember itu belum ada, belum ada yang mengusulkan perda kaitan misal satu pelarangan sound system," ujar Hanan Kukuh saat audiensi bersama antara DPRD, Pemkab Jember, dan perwakilan JSSC.
Menurutnya, jika ada usulan untuk membuat produk hukum khusus mengatur sound system, pihak legislatif pada prinsipnya terbuka menerima dan menampung aspirasi tersebut untuk dikaji bersama.
Saat ini, regulasi yang sedang dibahas dan digodok oleh Bapemperda bersama eksekutif adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat.
Raperda tersebut sebenarnya sudah mulai disusun sejak tahun 2023 dan hingga kini masih dalam tahap pembahasan intensif karena menyangkut berbagai implikasi di tengah masyarakat.
Terkait pengaturan khusus alat pengeras suara atau sound system, Hanan mengungkapkan bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 40 draf Raperda Ketertiban Umum.
Dalam draf pasal tersebut, diatur bahwa penggunaan perangkat suara untuk kegiatan sosial, keagamaan, budaya, dan hiburan tetap diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan yang jelas.
Ketentuan tersebut meliputi pembatasan waktu pelaksanaan, volume suara yang tidak melebihi ambang batas kebisingan lingkungan, serta kewajiban mengantongi izin dari pejabat berwenang.
"Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan keagamaan, budaya, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum secara nyata," jelasnya.
Meski demikian, penggunaan perangkat suara dengan volume berlebihan yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat pada malam hari atau tanda-tanda bahaya palsu dilarang keras sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hanan juga meluruskan informasi di luar yang menyebutkan adanya pelarangan total terhadap kegiatan sound system, dengan menegaskan bahwa regulasi yang disusun bersifat mengatur tata cara, bukan melarang eksistensinya.
"Draft perda memang pada umumnya adalah perda yang bersifat umum, tidak mengatur teknis desibel dan lain sebagainya, tidak," tegasnya.
Oleh karena itu, aturan di atas perda tersebut diperlukan dalam bentuk peraturan bupati (perbup) guna merinci tata cara penggunaan, batas ambang kebisingan, hingga mekanisme perizinan secara teknis.
Pihaknya mengapresiasi masukan dari ketua JSSC yang menilai bahwa penyedia jasa sound system hanyalah salah satu elemen dari ekosistem hiburan yang melibatkan banyak pihak lain di luar perlengkapan audio.
Hanan menilai pandangan tersebut sangat bijak dan membuka ruang diskusi lanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan solusi terbaik yang berkeadilan bagi semua pihak.








