JEMBER, POJOKSATU.id - Ratusan truk sound system dan ribuan pegiat sound horeg yang tergabung ke dalam Jember Sound System Community (JSSC) mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (16/11/2026).
Kedatangan ribuan massa pegiat sound horeg ini adalah untuk menyuarakan aspirasi menolak wacana pelarangan sound horeg secara total.
Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan JSSC kemudian diajak untuk berdialog bersama anggota DPRD dan Pemkab Jember.
Turut hadir pula Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Ketua Komisi A Budi Wicaksono, Ketua Bapemperda Hanan Kukuh Ratmono, Ketua TP3D Gogot Cahyo Baskoro, unsur OPD, kepolisian, serta Satpol PP.
Audiensi tersebut digelar di ruang rapat Pemkab Jember dan dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Imam Sudarmaji.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, JSSC membawa sejumlah tuntutan penting terkait penolakan aturan pembatasan ekstrem yang dinilai mematikan industri kreatif lokal dan tidak sesuai dengan realitas perkotaan.
Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Jember Sound System Community (JSSC), Arif Sugiartani, menyampaikan apresiasi atas diterimanya perwakilan komunitas dalam ruang dialog resmi bersama jajaran pemerintah daerah dan legislatif.
Arif menegaskan bahwa kehadiran ribuan massa di kantor pemkab membuktikan bahwa komunitas sound system di Jember merupakan organisasi legal berbadan hukum yang sanggup diatur dan bersikap tertib.
"Komunitas yang susah diatur hari ini kami buktikan bahwa kami bisa diatur, pihak keamanan meminta kami, dan kami juga berkomitmen bahwa ketika berangkat maupun pulang, semua sound system tidak ada yang bunyi," ujar Arif.
Ia juga menyoroti adanya usulan pihak tertentu yang menginginkan pelarangan total terhadap sound system atau penerapan aturan radius jarak 100 meter dari pemukiman warga.
Menurut Arif, aturan radius 100 meter dari pemukiman mustahil diterapkan mengingat wilayah Kabupaten Jember didominasi kawasan perkotaan dan permukiman padat penduduk.
"Kabupaten Jember itu bukan hutan, Jember ini sudah kota, rata-rata fasum 99 persen berdempetan dengan rumah masyarakat atau kantor-kantor publik," tegasnya.
Selain itu, Arif juga menolak wacana pembatasan karnaval yang mewajibkan penggunaan kendaraan kecil karena kegiatan budaya tersebut hanya diselenggarakan setahun sekali secara bergantian antarwilayah.
Berdasarkan hasil audiensi tersebut, Arif menyampaikan kabar menggembirakan bahwa pihak pemkab dan DPRD sepakat untuk tidak memberlakukan pelarangan total terhadap kegiatan sound system di Jember.
"Di dalam semuanya bersepakat dan menyetujui bahwa di Kabupaten Jember tidak ada pelarangan penggunaan sound system," ungkap Arif dengan nada penuh syukur.
Sebagai tindak lanjut dari dialog tersebut, Pemkab Jember bersama DPRD sepakat untuk mengagendakan pertemuan khusus dengan pengurus JSSC dalam waktu maksimal dua minggu ke depan.
Pertemuan lanjutan tersebut bertujuan untuk merumuskan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah (perkada) yang mengatur operasional sound system secara adil tanpa merugikan sebelah pihak.
Namun, Arif juga memberikan peringatan tegas bahwa pihaknya siap mengerahkan massa dalam jumlah jauh lebih besar jika dalam kurun waktu dua minggu pemkab tidak kunjung merealisasikan janji dialog aturan tersebut.
"Jika dalam dua minggu ke depan kami pengurus tidak diundang untuk berdialog menentukan aturan yang baku, saya pastikan sepuluh kali lipat massa akan hadir kembali di alun-alun," tegasnya.
Di akhir, Arif mengajak seluruh anggota JSSC untuk terus menjaga kondusivitas daerah serta membuktikan bahwa komunitas sound system mampu berdampingan secara harmonis dengan masyarakat luas.






