JAKARTA, POJOKSATU.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku sempat berkonsultasi ke lembaga antirasuah pada 2024 lalu terkait status gandanya sebagai pejabat publik sekaligus pesohor dan influencer.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, persoalan potensi benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) memang menjadi salah satu materi utama dalam layanan konsultasi dan pendampingan pencegahan korupsi di lembaganya.

Budi menegaskan bahwa KPK pada prinsipnya membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang hendak meminta saran maupun pendampingan agar pelaksanaan tugasnya tidak menabrak aturan antikorupsi.

"KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi, untuk kemudian melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun yang terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi," kata Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Melalui mekanisme konsultasi tersebut, lanjut Budi, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk memitigasi risiko tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya sejak dini.

"Karena memang pada ranah pencegahan itu kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah, bisa kita mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," jelas Budi.

Ia menambahkan, materi pencegahan yang dibahas mencakup pula pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan yang kerap membayangi proses lelang maupun penunjukan proyek pemerintah.

"Termasuk berlanjut soal isu dugaan atau potensi adanya benturan kepentingan dalam suatu pengadaan barang dan jasa," pungkas Budi.

Sebelumnya, pembelaan Raffi Ahmad soal konsultasi ke KPK muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan temuan delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp 14.696.955.002.

Berdasarkan penelusuran ICW pada data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), delapan paket tersebut terbagi ke dalam dua instansi.

Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun 2024 dengan nilai sekitar Rp 3,9 miliar. Sementara itu, tiga paket lainnya bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025-2026 dengan nilai mencapai sekitar Rp 10,8 miliar.

ICW menyoroti keras deretan proyek tersebut karena dinilai rawan memicu persoalan, mulai dari aspek transparansi dan iklim persaingan usaha dalam proses pengadaan, urgensi manfaat penggunaan jasa influencer, hingga dugaan kuat adanya benturan kepentingan mengingat posisi Raffi Ahmad yang kini duduk di lingkaran pemerintahan sebagai Utusan Khusus Presiden ***