JAKARTA, POJOKSATU.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak masuk dalam wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kementerian ESDM menjelaskan, wilayah yang tercantum dalam keputusan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TNUK. Penetapannya pun bukan kebijakan baru karena telah melalui proses pengusulan sejak 2013.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 pernah mengajukan usulan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan perairan laut Banten.

Namun, wilayah perairan yang diusulkan tersebut saat itu dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemprov Banten kemudian kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Pengajuan lanjutan itu membuat sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam cakupan WUP. Penetapannya kemudian dituangkan melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Ketentuan tersebut selanjutnya ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 disebut hanya mengulang penetapan sebelumnya sekaligus menyempurnakan sebagian ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia, kepada wartawan, Selasa 17 November 2026.

Anggia menjelaskan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa. Kondisi tersebut membuat wilayah itu dinilai memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan dalam WUP.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penetapan WUP tidak bisa disamakan dengan pemberian izin untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Menurutnya, WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan tersebut bukan bentuk persetujuan bagi perusahaan atau pihak tertentu untuk langsung melakukan kegiatan penambangan.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Anggia menambahkan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus mengikuti seluruh persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam prosesnya, penerbitan izin juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Dengan demikian, pencantuman wilayah perairan sekitar TNUK dalam peta WUP tidak serta-merta membuka ruang bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Kementerian ESDM juga memastikan penetapan WUP di sebagian perairan sekitar TNUK tidak mengubah status maupun peruntukan kawasan konservasi tersebut.

Anggia menegaskan, kebijakan itu tidak mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon yang selama ini menjadi habitat Badak Jawa.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.