JAKARTA, POJOKSATU.ID- Skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang belakangan melebar ke dugaan makar dan menyeret nama empat jenderal polisi tampaknya sukses bikin banyak pihak ketar-ketir.
Saking ngerinya pusaran kasus kelas kakap ini, tercatat ada delapan orang saksi yang ramai-ramai mencari "tameng" dengan mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Namun, alih-alih langsung memberikan lampu hijau, pihak LPSK justru masih tampak berhati-hati dan irit bicara. Ketua LPSK, Achmadi, mengaku lembaganya masih sibuk mendalami serta menelaah berkas permohonan dari kedelapan saksi tersebut.
"Intinya LPSK masih terus melakukan pendalaman, penelaahan," ujar Achmadi saat dicegat awak media di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Achmadi, pihaknya masih punya cukup waktu untuk mengulik kelayakan kedelapan pemohon tersebut sebelum mengetok palu keputusan.
Saat dicecar apakah dari delapan orang itu ada pihak yang berstatus sebagai saksi pelaku atau justice collaborator (JC) yang siap membongkar otak di balik layar, Achmadi memilih mengunci mulut rapat-rapat.
"Masih dalam penelaahan dan semuanya sebagai saksi. Begini, apa yang kita sampaikan pada rilis (keterangan pers) masih pada posisi sama dengan rilis yang kemarin. Intinya itu saja," kelit Achmadi.
Sikap senada juga ditegaskan oleh Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati. Melalui keterangan tertulisnya, Sri memastikan bahwa dari delapan nama yang masuk ke meja LPSK, belum ada satu pun yang berani pasang badan mengajukan diri sebagai justice collaborator.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” kata Sri Suparyati.
Sri menjelaskan, LPSK tidak bisa asal mengobral perlindungan. Proses penelaahan dilakukan secara ketat dengan menimbang seberapa krusial keterangan saksi, seberapa nyata tingkat ancaman yang mengintai nyawa maupun keselamatan mereka, hingga situasi khusus lainnya.
Semua prosedur saringan ketat itu, lanjut Sri, mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Sebagaimana diketahui, kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini menjadi bola salju panas yang mengguncang institusi kepolisian.
Pasalnya, dalam perkara yang juga menyerempet dugaan makar tersebut, penyidik telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.





