JEMBER, POJOKSATU.id - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Budi Wicaksono, berikan tanggapan tegas usai aksi unjuk rasa ribuan pegiat sound system atau sound horeg yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) di kantor pemkab, Senin (16/11/2026).
Budi memastikan bahwa aspirasi dari para pegiat sound horeg telah didengarkan secara seksama melalui ruang dialog bersama jajaran legislatif dan eksekutif.
Budi menegaskan bahwa pihak DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Jember sepakat untuk tidak memberlakukan pelarangan terhadap operasional sound system di wilayah Jember.
"Bahwa ke depan tidak ada lagi pelarangan penggunaan sound system," tegas Budi di hadapan awak media.
Ia juga menyampaikan bahwa Bapemperda DPRD Kabupaten Jember membuka diri seluas-luasnya bagi komunitas sound system untuk turut serta mengusulkan aturan yang akomodatif dan berkeadilan.
Ruang khusus tersebut nantinya akan digunakan untuk merumuskan regulasi bersama yang akan dituangkan secara resmi ke dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).
"Bapemperda DPRD Kabupaten Jember membuka diri dalam proses dialog, JSSC komunitas sound akan diberi ruang untuk mengusulkan aturan-aturan yang akan dituangkan di peraturan daerah Kabupaten Jember," jelasnya.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa seluruh hasil kesepakatan dan aspirasi yang diperoleh dari pertemuan hari ini akan segera dilaporkan langsung kepada Bupati Jember.
Selain itu, forum dialog lanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan, kepolisian, instansi terkait, serta perwakilan JSSC akan kembali digelar secara berkala.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aturan baku yang disusun ke depan dapat mengakomodasi kepentingan bersama tanpa merugikan aktivitas masyarakat maupun para pengusaha penyewaansound system.
Dengan adanya kepastian tersebut, para pegiat sound horeg menyambut baik hasil dialog dan berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban serta kondusivitas di Kabupaten Jember.






