JEMBER, POJOKSATU.id - Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Hanan Kukuh Ratmono, menggelar kegiatan reses di Kantor Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Senin (16/11/2026) sore.
Kegiatan serap aspirasi warga tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputro, serta diikuti oleh puluhan warga Desa Sukosari.
Dalam kesempatan tersebut, Hanan menekankan pentingnya percepatan proses digitalisasi data kependudukan di Kabupaten Jember agar validitas data penerima bantuan sosial semakin akurat.
"Kita memang berharap proses digitalisasi itu di Jember segera tercapai, proses IKD, identitas kependudukan digital, karena itu juga berhubungan dengan data sosial kita," ujar Hanan saat dikonfirmasi.
Ia menyoroti berbagai persoalan di lapangan di mana masih banyak bantuan pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran sehingga berpotensi membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Menurutnya, ketidaktepatan data sasaran tersebut kerap membuat bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tidak memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya meminta kepada para kader dan relawan di tingkat bawah agar mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) warga sekaligus siap bertugas menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
"Makanya kita minta kepada kader-kader kita, kepada relawan kita kembali untuk mengaktifkan IKD mereka dan siap menjadi agen perlinsos," terangnya.
Hanan menjelaskan bahwa peran agen perlinsos sangat krusial dalam membantu warga yang selama ini merasa tidak pernah tersentuh oleh program bantuan sosial dari pemerintah.
Melalui sistem pencatatan agen perlinsos, setiap klaim warga yang merasa tidak pernah menerima bantuan dapat diverifikasi secara transparan melalui sistem data digital yang terpadu.
"Ketika di agen perlinsos itu juga muncul, kalau dia ngomong 'saya nggak pernah dapat bantuan', tapi ketika kita cek di agen perlinsos itu muncul, oh ini sudah dapat beras, oh ini sudah dapat PKH," jelas Hanan.
Dengan sistem pengawasan berbasis digital tersebut, potensi kekeliruan data dapat diminimalisir sehingga para agen dapat membantu mengawal dan mengajukan bantuan bagi warga yang benar-benar berhak.
Hanan berharap jik sinergi penguatan IKD ini adalah demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan di tingkat desa.
Melalui kegiatan reses ini, warga Desa Sukosari menyambut antusias program percepatan digitalisasi administrasi kependudukan guna memastikan pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Jember.








