Fakta Terbaru, BKN Tegaskan Tak Ada Status ASN Selain PNS dan PPPK, Ini Penjelasan Resminya
BKN pastikan kabar status baru PPPK adalah hoaks, ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Simak artikelnya sebagai berikut ini
Topik
12 artikel
BKN pastikan kabar status baru PPPK adalah hoaks, ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Simak artikelnya sebagai berikut ini
Pemkab Donggala hanya mampu bayar gaji PPPK hingga Agustus 2026. Evaluasi kinerja jadi penentu perpanjangan kontrak. Simak artikelnya
UU HKPD batasi belanja pegawai 30% APBD, PPPK penuh waktu terancam kontrak, paruh waktu alami penurunan kesejahteraan.
Pemkab Lombok Timur bayar gaji 4.876 PPPK, namun 917 honorer belum dapat kepastian status dan penghasilan.
Gubernur Sulteng pastikan tidak ada PHK PPPK. APBD 2026 Rp4,7 triliun masih mampu biayai gaji pegawai. Simak artikelnya sebagai berikut
Pemkab Parigi Moutong pastikan PPPK aman tanpa PHK. Gaji 2027 sudah masuk perhitungan meski beban APBD cukup besar. Simak artikelnya
Batas 30% belanja pegawai APBD bikin khawatir. PPPK berisiko terdampak, daerah diminta segera sesuaikan anggaran. Simak artikelnya
Status PPPK dipastikan tidak dihapus. Pemerintah siapkan skema baru, namun masih tahap kajian dan belum jadi keputusan resmi.
Selisih THR PPPK Jombang sebesar Rp 47 ribu akhirnya dibayar. Pemkab pastikan tak ada pemotongan, hanya beda perhitungan. Simak artikelnya
BKD Sulsel tegaskan belum ada keputusan PPPK dirumahkan, namun evaluasi kinerja tetap dilakukan secara berkala. Simak artikelnya
Guru madrasah swasta tetap bisa jadi ASN meski PPPK ditolak, ini dua jalur alternatif yang bisa dicoba. Simak artikelnya sebagai berikut
TPP ASN Kutim 2026 dipangkas 62 persen akibat APBD turun. Bupati pastikan PNS dan PPPK kena dampak sama. Simak artikelnya sebagai berikut