POJOKSATU.ID – Teman-teman menjadi sorotan ya soal kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai jadi sorotan.

Aturan ini memang dibuat untuk memperbaiki kualitas anggaran daerah, tapi di sisi lain memunculkan kekhawatiran, terutama bagi tenaga PPPK.

Aturan ini yakni amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah/HKPD.

Baca Juga: Akhirnya Cair! Kekurangan THR PPPK Jombang Tuntas Dibayar Setelah Bikin Heboh

Targetnya, seluruh daerah sudah harus memenuhi batas ini paling lambat tahun 2027.

 

Tujuan Aturan 30 Persen

Secara garis besar ya, kebijakan ini bertujuan untuk menyehatkan keuangan daerah.

Pemerintah ingin agar anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk belanja pegawai.

Baca Juga: Grab Putus Kemitraan dan Boikot Driver yang Lakukan Pelecehan Penumpang Wanita di Harmoni

Dengan begitu, dana bisa dialihkan ke sektor pembangunan dan pelayanan publik yang lebih berdampak langsung ke masyarakat.

Namun, implementasinya di lapangan ternyata tidak mudah.

 

Kondisi Daerah Masih Jauh dari Target

Salah satu contoh terjadi di Kabupaten Mukomuko nih guys.

Berdasarkan penjelasan Sekretaris Daerah Abdiyanto, belanja pegawai di daerah tersebut masih di atas 50 persen dari total APBD.

Angka ini jelas masih jauh dari batas ideal 30 persen.

Artinya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian besar dalam waktu yang tidak lama.

Selain itu, kondisi fiskal daerah yang terbatas dan ketergantungan pada dana transfer pusat juga jadi tantangan tersendiri.

 

Dampak ke PPPK dan ASN

Kondisi ini memunculkan sejumlah potensi dampak yang cukup serius.

Baca Juga: Carilah Muka

Nih di antaranya:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP berpotensi dikurangi atau dihapus

2. Sekitar 1.875 PPPK paruh waktu terancam tidak diperpanjang

3. Kemungkinan adanya kebijakan merumahkan pegawai

Baca Juga: Tips Berburu Token Listrik Termurah dan Cara Menghematnya

Meski begitu, pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan.

 

Penyesuaian Harus Dilakukan

Ke depan, semua daerah wajib menata ulang struktur anggaran.

Belanja pegawai harus dikendalikan agar sesuai aturan.

Selain itu, kebijakan kepegawaian juga kemungkinan akan ikut disesuaikan.

Hal ini dilakukan agar target 30 persen bisa tercapai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.

Batas 30 persen belanja pegawai bukan sekadar aturan anggaran, tapi punya dampak besar terhadap nasib pegawai, termasuk PPPK.

Meski belum ada keputusan final, potensi penyesuaian sudah mulai terasa ya guys.

Pemerintah daerah kini dituntut cermat agar kebijakan tetap berjalan tanpa merugikan tenaga kerja.***