Putusan MK Buka Peluang Prabowo dan Gibran Berpisah Jalan pada Pemilu 2029
Namun, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA dan menilai KPU lalai memeriksa syarat administrasi pencalonan.
Topik
12 artikel
Namun, dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA dan menilai KPU lalai memeriksa syarat administrasi pencalonan.
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) telah mendapat putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.
Syarat pendidikan capres dan cawapres dalam UU Pemilu kembali diuji ke MK karena dinilai menimbulkan tafsir berbeda dan ketidakpastian.
Polemik syarat pendidikan Gibran membuka pertanyaan soal KPU. DKPP menjelaskan kapan pemeriksaan bisa dilakukan dan apa syaratnya
Putusan MK soal ijazah Gibran memiliki makna berbeda dari kesimpulan bahwa ijazah pendidikan menengahnya dipastikan tidak ada
Gibran menyatakan akan menindaklanjuti dokumen pendidikan luar negeri setelah MK menyoroti bukti kelulusan setara SMA.
MK menyatakan tak menemukan bukti meyakinkan bahwa ijazah pendidikan luar negeri Gibran setara SMA atau sederajat di Indonesia.
Gurubesar IPDN Prof Djohermansyah Djohan menilai 'bola panas' pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazah Gibran Rakabuming Raka kini ada di DPR RI, dimakzulkan atau tidak
Dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Mahkamah Konstitusi hapus Pasal 240 dan 241 KUHP karena dinilai berpotensi mengkriminalisasi kritik serta membatasi kebebasan berpendapat.
Uji materi di MK soroti nasib dosen baru yang belum bersertifikasi dan dinilai belum memiliki jaminan gaji pokok minimal setara UMP.
Komisi X menilai putusan MK soal MBG bakal mengubah skema anggaran pendidikan dan perlu diikuti restrukturisasi pendanaan.