Dari Kotak Suara ke Layar Ponsel: 73 Tahun KPU Mengawal Suara Rakyat
73 tahun perjalanan KPU dan penyelenggaraan pemilu Indonesia, dari kotak suara hingga era digital, dalam upaya menjaga suara dan kepercayaan rakyat.
Topik
12 artikel
73 tahun perjalanan KPU dan penyelenggaraan pemilu Indonesia, dari kotak suara hingga era digital, dalam upaya menjaga suara dan kepercayaan rakyat.
Putusan MK soal syarat pendidikan Gibran membuka pertanyaan baru tentang proses verifikasi KPU dan pihak yang bertanggung jawab
DKPP menyatakan hanya dapat memeriksa KPU jika ada pengaduan yang memenuhi syarat, di tengah putusan MK soal dokumen pendidikan Gibran.
Kubu Gibran hadirkan ahli hukum untuk menolak gugatan pendidikan SMA, sementara penggugat menilai hanya PN tersisa untuk mencari keadilan.
KPU tetapkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu 2025. Pegawai wajib melapor 1 Oktober atau dianggap mengundurkan diri.
KPU umukan penetapan NIP PPPK Paruh Waktu di lingkungan Sekretarian Jendral, peserta diwajibkan segera melapor dan melaksanakan tugas.
KPU menetapkan 16 dokumen syarat pendaftaran capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan. Publik tidak bisa mengakses tanpa izin.
Hasto Kristiyanto dikabarkan kabur usai ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus suap Harun Masiku, menuai respons dari PDI-P dan MAKI.
KPK akan segera memberikan keterangan resmi terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku.
DKPP memberhentikan Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, akibat dugaan pelanggaran kode etik terkait pergeseran suara Pileg 2024.
Presiden Prabowo tetapkan Pilkada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional untuk memberi kesempatan masyarakat gunakan hak pilih.
Prabowo bisa dilantik sendirian jika gugatan PDIP ke PTUN dikabulkan siang ini. Putusan dijadwalkan diumumkan hari ini melalui e court.