Krisis Dukungan Gibran di DPR, 25 Lebih Anggota Disebut Teken Hak Menyatakan Pendapat
Polemik dokumen pendidikan Gibran memasuki ranah politik setelah lebih dari 25 anggota DPR disebut ikut menandatangani pengusul Hak Menyatakan Pendapat.
Topik
12 artikel
Polemik dokumen pendidikan Gibran memasuki ranah politik setelah lebih dari 25 anggota DPR disebut ikut menandatangani pengusul Hak Menyatakan Pendapat.
Gibran menyatakan akan menindaklanjuti dokumen pendidikan luar negeri setelah MK menyoroti bukti kelulusan setara SMA.
MK mengungkap fakta soal dokumen pendidikan Gibran dalam persidangan, tetapi menilai kewenangan pembatalan bukan berada di MK
Putusan MK soal Diskualifikasi Gibran dijadwalkan malam ini pukul 20.00 WIB. pemohon mempersoalkan keabsahan pemenuhan syarat pendidikan
MKMK akan memeriksa kelengkapan laporan terhadap Saldi Isra dan Arsul Sani terkait pengusiran ahli dalam sidang gugatan Gibran.
KPU meminta MK menolak gugatan Denny Indrayana dkk soal syarat pendidikan Gibran. KPU menyebut permohonan terlambat 905 hari.
Gugatan syarat pendidikan Gibran mulai diperiksa MK. KPU dan Bawaslu diminta membawa bukti terkait perubahan aturan pencalonan
PDIP menyoroti dugaan pemberian uang kepada mahasiswa UBK usai bertemu Gibran dan meminta semua pihak tak sembarangan menuduh aksi mahasiswa
Mahasiswa memberi tenggat 5x24 jam kepada pemerintah usai bertemu Gibran. Ini isi tuntutan yang disampaikan langsung di Istana Wapres.
Deddy kritik Gibran soal ajakan berkantor di IKN, singgung pemahaman konsep bernegara dan efektivitas kerja DPR.
Gibran buka suara soal BBM naik, sampaikan maaf ke JK dan tegaskan kebijakan tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo.
Gibran soroti kasus air keras Andrie Yunus, minta proses hukum berjalan jujur, terbuka, dan dipercaya publik.