JAKARTA, POJOKSATU.id, Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini turut memicu perkembangan di ranah politik parlemen.
Sejumlah anggota DPR RI dikabarkan mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa jumlah legislator yang telah menyetujui diri sebagai pengusul hak tersebut sudah melampaui 25 orang.
Pernyataan itu disertai unggahan foto yang memperlihatkan Mardani memegang selembar dokumen bertuliskan 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'.
Nama politikus tersebut terlihat menempati posisi paling atas dalam daftar yang ditampilkan.
Mardani mengungkapkan bahwa dukungan terhadap pengajuan hak DPR tersebut tidak hanya datang dari satu kelompok politik, melainkan melibatkan anggota dari berbagai fraksi.
"Hampir semua [fraksi], lebih dari 25," kata dia ketika dimintai keterangan.
Dia menuturkan, pengumpulan persetujuan melalui tanda tangan sudah dimulai pada Senin malam.
Hingga hari ini, jumlah anggota parlemen yang bergabung disebut masih mengalami penambahan.
Kendati berasal dari berbagai fraksi, Mardani menjelaskan bahwa keterlibatan para legislator tersebut belum menjadi sikap resmi partai masing-masing.
Dukungan diberikan atas nama individu anggota DPR.
"Mayoritas fraksi tapi personal," katanya.
Tidak hanya menunjukkan lembar daftar pengusul, Mardani turut memperlihatkan dokumen pendukung lainnya.
Berkas tersebut berisi uraian penjelasan beserta sejumlah ketentuan pasal yang berkaitan dengan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Munculnya inisiatif tersebut tidak terlepas dari perdebatan panjang mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden.
Dalam pertimbangan hukum putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah maupun dokumen lain yang memiliki kedudukan setara pendidikan SMA yang dipakai Gibran untuk memenuhi ketentuan pencalonan wakil presiden.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran dinyatakan tidak sah dan batal.
Rangkaian perkembangan itu turut mendorong munculnya wacana penggunaan sejumlah instrumen politik oleh anggota DPR untuk menindaklanjuti persoalan yang melibatkan Gibran.
Di lingkungan parlemen, gagasan pembentukan panitia khusus (Pansus) hingga pengajuan Hak Menyatakan Pendapat mulai menjadi opsi yang diperbincangkan.
Sebagai informasi, Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan konstitusional DPR untuk menyampaikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah maupun kejadian luar biasa yang berlangsung di dalam atau luar negeri.
Dalam kondisi tertentu, penggunaan hak tersebut juga dapat menjadi bagian dari tahapan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, informasi mengenai lebih dari 25 anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan masih bersumber dari keterangan Mardani Ali Sera.
Perkembangan tersebut tetap perlu menunggu tindak lanjut dan mekanisme formal di lembaga legislatif.***
