Meski Koruptor Keburu Meninggal, DPR Tegaskan Harta Tetap Bisa Dirampas Lewat RUU Perampasan Aset
DPR jelaskan RUU Perampasan Aset memungkinkan harta koruptor disita meski tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia.
Topik
#Dpr Ri
12 artikel
Baru Masuk Tahun 2026, Rapat Paripurna DPR Sudah Diwarnai Kursi Kosong, Hanya Dihadiri 294 Dari 579 Anggota
Rapat paripurna pertama DPR RI tahun 2026 hanya dihadiri 294 dari 579 anggota, meski seluruh fraksi dinyatakan hadir.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pun Heran, Kapal Keruk untuk Tangani Banjir Sumatra Justru Kena Cukai Rp30 Miliar
Menkeu Purbaya heran kapal keruk untuk bantu korban banjir Sumatra justru diminta bayar cukai Rp30 miliar.
DPR Tolak Program Pensiun Tambahan, Nasib Kenaikan Pensiun PNS Jadi Tanda Tanya
Program pensiun tambahan ditolak DPR. Taspen menegaskan kenaikan pensiun PNS belum diputuskan pemerintah hingga kini.
Program Pensiun Tambahan Ditolak DPR, Apa Dampaknya ke Pensiun PNS?
Program pensiun tambahan ditolak DPR. Taspen menegaskan kenaikan pensiun PNS belum diputuskan pemerintah.
Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Ini Penjelasan Lengkap KUHP dan KUHAP Baru
KUHP dan KUHAP versi terbaru resmi berlaku. Ketahui perubahan aturan pidana serta hal-hal yang dilarang agar tak tersandung hukum.
Atalia Praratya Datang ke PA Bandung Ikuti Sidang Gugatan Cerai
Anggota DPR RI Atalia Praratya hadir di sidang lanjutan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil dengan agenda pelaporan hasil mediasi.
Aturan Mutasi ASN 10 Tahun Dipersoalkan DPR, Ada Kebijakan yang Dinilai Bertentangan dengan UU 2023
DPR menilai aturan mutasi ASN 10 tahun bertentangan dengan UU ASN 2023 dan meminta pemerintah segera menyelaraskan kebijakan.
DPR Kritik Keras BGN, Jangan Alihkan Masalah MBG dengan Kostum Power Rangers
Usulan sopir MBG pakai kostum Power Rangers dikritik DPR. Dinilai cuma gimik, keselamatan dan gizi anak justru terabaikan.
Ramai Aksi Debt Collector, Anggota DPR Minta OJK Hapus Aturan Penagihan Pihak Ketiga
Anggota DPR desak OJK cabut aturan debt collector karena dinilai memicu intimidasi dan merugikan perlindungan konsumen.
Uya Kuya Wisuda S2 Magister Hukum, Publik Pertanyakan Rentang Waktu Tesis
Uya Kuya resmi lulus S2 Magister Hukum dengan IPK 3,72. Namun, proses tesisnya menuai sorotan dan dipertanyakan warganet.
Rekrutmen PPPK Disorot DPR RI, Pemerintah Diminta Susun Regulasi yang Jelas dan Adil
DPR RI peringatkan pemerintah agar tidak mengulangi kekacauan rekrutmen PPPK dan menuntut regulasi yang jelas serta adil. Simak artikelnya