POJOKSATU.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan pernyataan yang menyentuh nurani publik.

Di hadapan anggota Komisi XII DPR RI, ia menegaskan dirinya pantas disebut menteri yang gagal apabila masih ada desa dan kelurahan di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat rapat kerja bersama DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Baca Juga: Beasiswa Bundling LPDP 2026, Bisa Daftar Dua Program Sekaligus, Ini Daftar dan Fasilitasnya

Dengan nada serius, Bahlil menekankan bahwa keberhasilan seorang menteri ESDM tidak bisa diukur hanya dari capaian angka nasional, melainkan dari apakah rakyat di pelosok benar-benar merasakan kehadiran negara.

“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insya Allah sampai selesai. Kabinet ini akan sukses kalau semua desa dan kelurahan itu dialiri listrik,” ujar Bahlil, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com.

Ia menyebut, meskipun target elektrifikasi nasional secara statistik bisa saja tercapai, hal itu tidak akan berarti jika masih ada masyarakat di wilayah terpencil yang hidup dalam gelap.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA HONORER! Pemkab Mubar Usul Tambahan PPPK Paruh Waktu

Bagi Bahlil, keadilan energi harus dirasakan hingga titik paling ujung Indonesia.

“Sekalipun listrik tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa dan kelurahan itu belum dapat listrik, saya menganggap saya menteri yang gagal,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan karena menunjukkan sikap reflektif sekaligus tekanan moral yang ditujukan tidak hanya kepada dirinya, tetapi juga seluruh pemangku kebijakan.

Baca Juga: Beda dengan PNS, PPPK Paruh Waktu Kerja Dulu Baru Terima Gaji, Ini Alasannya

Bahlil bahkan mengajak semua pihak di ruang rapat untuk merenungkan kembali makna tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

“Kita semua dalam ruangan ini, menurut saya, harus patut untuk merenungkan diri,” imbuhnya.

Bahlil juga menyatakan keyakinannya akan tetap berada di kabinet hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: BKN Buka Suara 'Relokasi PPPK Bisa Selesai 5 Hari', Kepala Daerah Diminta Tak Ragu

Keyakinan itu diiringi tekad menuntaskan persoalan listrik desa yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi wilayah kepulauan dan pegunungan membuat sebagian desa masih belum sepenuhnya teraliri listrik.

Baca Juga: Tunjangan Kinerja Dosen 2020–2024 Tak Bisa Dibayarkan, Ini Penjelasan Resmi Kemendiktisaintek

Menurut Bahlil, ke depan pemerintah akan memperkuat pendekatan berbasis keadilan wilayah, termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan konvensional.

“Kalau desa gelap, jangan bicara Indonesia maju,” kata Bahlil menutup pernyataannya.

Ia menegaskan, listrik bukan sekadar soal penerangan, melainkan fondasi bagi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan masa depan generasi desa. Tanpa listrik, ketimpangan akan terus melebar.***