JATENG, POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait rencana perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu pada 2027.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Pemprov Jateng belum menerima petunjuk teknis mengenai mekanisme pengangkatan maupun skema pembiayaannya.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno berharap perubahan status kepegawaian tersebut dapat disertai dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dengan demikian, pembayaran gaji PPPK tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sumarno menyebut pemerintah daerah pada prinsipnya akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, kejelasan aturan diperlukan agar pemerintah provinsi dapat mempersiapkan pelaksanaannya.
"Kalau kita, sebetulnya kebijakan-kebijakan itu tinggal kita mengikuti pusat saja ya. Terpenting bahwa itu nanti benar-benar ada kepastian dari pemerintah pusat," kata Sumarno dikutip Selasa (17/11/2026).
Selain berharap pembiayaan gaji dialihkan ke pemerintah pusat, Sumarno juga menginginkan sistem penyaluran penghasilan pegawai tetap melibatkan perbankan daerah.
Menurutnya, apabila penggajian sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, mekanisme pembayaran perlu tetap mempertimbangkan keberadaan bank daerah sebagai tempat penerimaan gaji pegawai.
"Kalau ditarik pusat, kan berarti penggajian pusat langsung. Tapi harapannya adalah (penyaluran gaji) tetap masuk rekening di bank daerah," ujarnya.
Nasib 12.846 PPPK Masih Menunggu Kepastian
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Ary Widiyantoro mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh surat edaran ataupun petunjuk teknis yang mengatur perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Karena itu, pemerintah provinsi belum bisa memastikan tahapan yang harus dilalui pegawai untuk memperoleh perubahan status tersebut.
Ary juga belum mendapatkan informasi apakah pengangkatan nantinya mengharuskan pegawai mengikuti proses pendaftaran kembali atau cukup berdasarkan pendataan yang dilakukan pemerintah daerah.
"Pelaksanaannya memang 2027, tetapi apakah mekanismenya itu pendaftaran lagi atau hanya setorkan data, belum tahu teknisnya bagaimana," jelasnya.
Berdasarkan catatan BKD Jateng, terdapat 12.846 PPPK Paruh Waktu yang bekerja di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.891 pegawai atau sekitar 77 persen mengisi formasi teknis.
Mereka bertugas pada berbagai bidang operasional dan administrasi di organisasi perangkat daerah. Selebihnya sebagian besar merupakan tenaga pendidik.
Belum ada kepastian apakah seluruh pegawai dalam kategori PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan peningkatan status atau hanya kelompok tertentu yang memenuhi persyaratan.
Tetap Siapkan APBD untuk Antisipasi
Persoalan pembiayaan juga menjadi bagian yang masih diperhitungkan Pemprov Jateng. Ary menjelaskan, selama ini pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu maupun Penuh Waktu sama-sama bersumber dari APBD provinsi.
Namun, terdapat perbedaan pencatatan anggaran. Pembayaran PPPK Paruh Waktu selama ini dialokasikan melalui pos belanja barang dan jasa.
Meskipun muncul rencana pengalihan pembiayaan gaji ke APBN, BKD Jateng belum akan menghapus alokasi anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi apabila kebijakan pemerintah pusat belum dapat diterapkan sepenuhnya atau masih terdapat komponen pembiayaan yang harus ditanggung daerah.
"Tetapi tetap kami anggarkan untuk jaga-jaga," imbuh Ary.
Dengan jumlah PPPK Paruh Waktu yang mencapai lebih dari 12 ribu orang, kepastian regulasi dan pembagian tanggung jawab pembiayaan menjadi faktor penting bagi Pemprov Jateng sebelum perubahan status kepegawaian diberlakukan pada 2027.









