POJOKSATU.id - Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bakal diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Namun, perubahan status tersebut juga akan diikuti pengaturan ulang penempatan guru oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pemerintah memastikan pengalihan status kepegawaian tersebut dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Dalam prosesnya, Kemendikdasmen akan mengatur penempatan dan redistribusi guru berdasarkan neraca kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.

"Penempatan guru ditata berdasarkan neraca guru nasional yang disusun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rincian penempatan dan redistribusi dijelaskan oleh kementerian tersebut," demikian keterangan akun media sosial Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Sabtu (14/11/2026).

Artinya, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu tidak hanya berkaitan dengan perubahan status kepegawaian. Pemerintah juga menyiapkan penataan distribusi guru agar sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai wilayah.

Kebijakan tersebut mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Penempatan Guru PPPK Akan Diatur Ulang

Penataan penempatan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan guru PPPK paruh waktu menjelang pengalihan status menjadi penuh waktu.

Kemendikdasmen akan menyusun penempatan dan redistribusi berdasarkan neraca guru nasional. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah dan satuan pendidikan menjadi pertimbangan dalam pengaturan tersebut.

Rincian mengenai mekanisme penempatan dan redistribusi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemendikdasmen.

Sementara itu, penataan guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi kewenangan kementerian tersebut selaku instansi pembina.

Penataan mencakup penyusunan peta jalan, kebutuhan anggaran, hingga keberlanjutan guru non-ASN yang bertugas di satuan pendidikan binaan Kemenag.

Penggajian Masih Menjadi Tanggung Jawab Instansi

Sebelum pengalihan status dilaksanakan, pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat mereka bekerja.

Besaran dan mekanisme pembayarannya mengikuti perjanjian kerja masing-masing.

"Sampai pengalihan dilaksanakan, gajinya tetap menjadi tanggung jawab instansi tempat bekerja sesuai perjanjian kerja," tulis Bakom RI.

Setelah pengalihan menjadi PPPK penuh waktu, hak dan kewajiban pegawai akan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PPPK penuh waktu.

Kontrak 172.323 Guru Non-ASN Juga Diperpanjang

Selain pengalihan status PPPK paruh waktu, pemerintah juga memberikan kepastian masa kerja bagi guru non-ASN yang kontraknya berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan perpanjangan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru yang mengajar di sekolah negeri dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu, terdapat sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang juga mendapatkan kebijakan perpanjangan masa kerja.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menggelar serangkaian rapat lintas kementerian yang difasilitasi pimpinan DPR pada 6 November 2026.

"Jadi bagi guru non-ASN yang mengajar baik di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik, yang saat ini sesuai dengan perjanjian kerja akan berakhir di Desember 2026, pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan perpanjangan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Jumat (6/11/2026).

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan dua langkah sekaligus, yakni pengalihan bertahap guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta perpanjangan kontrak bagi guru non-ASN yang memenuhi ketentuan.

Bagi guru yang selama ini bertugas di sekolah, perubahan status tersebut tentu menjadi kabar yang dinantikan.

Namun, satu hal yang juga patut diperhatikan adalah bagaimana penempatan baru nantinya akan memengaruhi tempat mereka mengajar dan melanjutkan pengabdian. ***