POJOKSATU.id, JAKARTA - Kabar tragis meninggalnya seorang bayi yang diduga kuat berkaitan dengan bobroknya pelayanan persalinan di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, sontak menuai kecaman publik.
Peristiwa menyayat hati ini akhirnya mendapat perhatian ala kadarnya dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).
Alih-alih langsung mengambil tindakan tegas, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, tampak cari aman dengan mengawali responsnya lewat ucapan belasungkawa klise. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang, seolah nyawa manusia bisa direvisi kalau salah urus.
"Kami turut prihatin dan menyampaikan salam hormat turut berduka. Semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi," ujar Hendra sebagaimana dikutip dari unggahan akun Balaikonohaa. Dihajar kritik publik, baru deh pihak Pemkot kebakaran jenggot.
Tak cuma lempar ucapan duka, Hendra mengklaim telah memerintahkan Suku Dinas Kesehatan untuk turun tangan. Padahal, urusan nyawa bayi kok ya masih harus menunggu instruksi dan birokrasi bertele-tele.
"Kami sudah minta pihak Sudin Kesehatan dan RSUD untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kejadian tersebut," kilahnya.
Rumah Sakit Pemerintah Kerap Bikin Elus Dada
Kasus ini kembali menelanjangi buruknya kualitas pelayanan kesehatan publik, terutama dalam menangani persalinan ibu dan bayi yang notabene butuh penanganan super cepat dan tepat.
Sebagai fasilitas milik pemerintah, rumah sakit mestinya bekerja secara profesional dan mengutamakan keselamatan pasien, bukan malah bikin pasien gigit jari akibat SOP yang jalan di tempat.
Masyarakat tentu saja ogah kejadian ini cuma berhenti pada formalitas belasungkawa, basa-basi teguran administratif, atau berakhir di laci meja pejabat.
Evaluasi menyeluruh dan transparan wajib dikawal ketat agar tidak ada lagi nyawa melayang sia-sia di tangan fasilitas kesehatan pemerintah.
Kini, bola panas berada di tangan Sudin Kesehatan Jakarta Utara dan manajemen RSUD Tanjung Priok. Publik menunggu klarifikasi jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi terkait kronologi aslinya.
Sebab, keselamatan pasien bukan sekadar slogan administratif buat cari muka, melainkan tanggung jawab mutlak.
Jangan sampai kepercayaan warga terhadap faskes milik pemerintah benar-benar ambruk gara-gara lemahnya pengawasan dan mental pejabat yang hobi lempar tanggung jawab***





